KADIN: Berita Kamar Dagang dan Industri Indonesia Terkini

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menggelar sidang perdana gugatan yang diajukan 18 Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) tingkat provinsi. Sidang yang digelar berkaitan tentang keabsahan

Presiden Prabowo Subianto memanggil dua Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) ke Istana Merdeka Jakarta pada Jumat (6/12). Selain itu Prabowo memperkenalkan Haji Isam.

Pembentukan Kementerian Penerimaan Negara menuai pro kontrak. Karena kebijakan ini berfokus pada reformasi sistem pajak dan manajemen penerimaan negara.

Pemerintah memutuskan kenaikan UMP sebesar 6,5% pada 2025 berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, dengan tujuan menjaga keseimbangan antara daya beli pekerja dan daya saing usaha.

Menko Airlangga menjelaskan kenaikan UMP sebesar 6,5% pada 2025 untuk meningkatkan daya beli masyarakat kelas menengah dan menguatkan struktur perekonomian nasional.

Ketua Umum Kadin versi Munaslub Anindya Bakrie mengukuhkan pengurus Kadin 2024 - 2029 dalam Rapimnas.

Kadin menyatakan Rapat Pimpinan Nasional 2024 akan menghasilkan rekomendasi terkait pelaksanaan teknis Musyawarah Nasional IX. Namun, jadwal penyelenggaraan Munas IX Kadin ditentukan pemerintah.

Kadin menilai, kondisi perekonomian saat ini sangat berbeda dengan saat keputusan kenaikan PPN diambil pada 2021.

Arsjad Rasjid memastikan tidak mencalonkan diri pada munas Kadin yang waktunya akan diputuskan saat Rapat Pimpinan Nasional.

Langkah hukum ini menjadi upaya untuk menjaga keutuhan organisasi demi memastikan kontribusi Kadin pada pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap berjalan optimal.

Kadin berencana mengikuti segala bentuk kesepakatan yang nantinya terbentuk di Dewan Pengupahan Nasional atau Depenas.

Kadin kubu Anindya Bakrie menjadwalkan Rapat Pimpinan Nasional pada akhir bulan ini, Jumat (29/11) dan menekankan bahwa tidak ada agenda Musyawarah Nasional atau Munas.

Pengurus Kadin telah bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, terkait dengan rencana pelaksanaan Musyawarah Nasional.

Kadin menilai, penandatanganan nota kesepahaman antara Indonesia dengan Cina sangat penting untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 8%.

Adik Presiden Prabowo, Hashim Djojohadikusumo yang tidak terlibat langsung dalam kabinet, memiliki pengaruh signifikan dalam menyeimbangkan hubungan dunia usaha dengan kebijakan pemerintahan Prabowo.