Sri Mulyani Anggarkan Rp 95 Triliun untuk Vaksinasi Corona hingga 2021

Pemerintah tengah mempersiapkan program vaksinasi Covid-19 . Untuk mendukung program tersebut, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan anggaran vaksinasi dan pengadaan vaksin corona hingga Rp 95,6 triliun untuk 2020 dan 2021.

Anggaran tersebut terdiri dari rencana vaksinasi dan pengadaan vaksin corona senilai Rp 35,1 triliun tahun ini dan Rp 60,5 triliun pada 2021. "Saya ingin sampaikan bahwa program vaksinasi akan dijalankan dan akan berjalan terus di 2021," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam acara Kedatangan Vaksin Covid-19 di Jakarta, Senin (7/12).

Sri mengatakan anggaran tersebut merupakan bagian dari program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) di bidang kesehatan. Pada 2020, dana yang dialokasikan untuk sektor kesehatan dalam program PC-PEN mencapai Rp 96,17 triliun.

Selain belanja vaksin, anggaran kesehatan tahun ini juga mencakup insentif bagi 727,4 ribu tenaga kesehatan sebesar Rp 7,69 triliun, santunan duka bagi 200 tenaga kesehatan, anggaran Satuan Tugas Covid-19, dan insentif perpajakan di bidang kesehatan.

Sedangkan, anggaran kesehatan dalam program PEN 2021 mencapai Rp 169,7 triliun dengan anggaran vaksinasi sebesar Rp 60,5 triliun. Secara rinci, anggaran vaksinasi tersebut meliputi antisipasi pengadaan vaksin Covid-19 sebesar Rp 18 triliun dan antisipasi imunisasi Rp 3,7 triliun.

Kemudian, pembelian sarana dan prasarana laboratorium, penelitian dan pengembangan, serta polymerase chain reaction (PCR) sebesar Rp 1,3 triliun. Adapun, pengadaan sarana dan prasarana itu akan dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebesar Rp 100 miliar dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebesar Rp 1,2 triliun.

"Kemudian kami cadangkan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk masyarakat tidak mampu, yaitu untuk kelas tiga," ujar dia.

Sri Mulyani pun memastikan, pemerintah tetap menyediakan anggaran untuk pengetesan (testing), penelusuran (tracing), dan perawatan (treatment) atau 3T. Belanja untuk kebutuhan PCR dan reagen pun telah dianggarkan pada tahun depan.

Belanja Vaksin dan Alat Pendukung

Dalam kesempatan tersebut, Bendahara Negara itu melaporkan pemerintah telah membelanjakan anggaran tahun ini untuk pengadaan vaksin Covid-19 dan alat pendukungnya. Kemenkes telah membelanjakan Rp 637,3 miliar untuk pengadaan vaksin 3 juta dosis vaksin dari Sinovac dan 100 ribu dosis vaksin dari Cansino.

"Dalam hal ini, mereka yang dibayar pemerintah akan ditetapkan targetnya oleh Menteri Kesehatan, yaitu usia 18 hingga 59 tahun tanpa komorbid," kata Sri Mulyani.

Selain itu, pemerintah telah membelanjakan kebutuhan alat pendukung vaksinasi melalui APBN, seperti jarum suntik, alcohol swab, hingga safety box dengan total anggaran Rp 277,45 miliar.

Kemudian, pemerintah juga membelanjakan kebutuhan untuk penyimpanan vaksin dan Alat Pelindung Diri (APD) sebesar Rp 190 miliar. Lalu ada alat penyimpanan vaksin meliputi refrigerator sebanyak 249 unit, cold box 249 unit, alat pemantau suhu vaksin 249 unit, vaksin carrier 498 unit, dan APD.

Kemudian, pemerintah juga menyiapkan anggaran untuk persiapan dan pelatihan vaksinasi dengan target 3 juta dosis vaksin untuk tahun ini. Dana tersebut akan dialokasikan pada Kemenkes.

Selanjutnya, Kemenkeu juga mendukung vaksinasi untuk jaringan layanan kesehatan dengan mengalokasikan anggaran kepada Kemenkes dan transfer ke daerah. Sebab, vaksinasi akan dilakukan di seluruh jaringan kesehatan, yaitu 10.134 puskesmas, 2.877 rumah sakit, dan 49 Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) beserta wilayah kerjanya.

Tak hanya itu, Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) dan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk juga mempersiapkan pembangunan sistem informasi guna menelusuri pihak yang telah divaksinasi.

Sedangkan 1,2 juta dosis vaksin bikinan Sinovac telah tiba dari Tiongkok pada Minggu (7/12) malam. Sri mengatakan pihaknya telah memberikan fasilitas kemudahan bea masuk dan impor vaksin tersebut.

 Insentif fiskal tersebut terdiri dari pembebasan bea masuk sebesar Rp 14,5 miliar dan pajak dalam rangka impor Rp 36,39 miliar. "Perkiraan fasilitas fiskal yang diperoleh dari importasi ini sebesar Rp 50,5 miliar," kata Sri Mulyani.

Sedangkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan saat ini proses vaksinasi masih menunggu evaluasi BPOM dan fatwa halal Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pemerintah juga menyiapkan aturan rinci skema vaksinasi baik yang gratis hingga berbayar.

"Dengan terus meingkatkan kedisiplinan melalui 3M dan 3T, maka vaksinasi akan semakin membangun kepercayaan diri dalam aktivitas sosial dan ekonomi," kata dia.