Rekor Rasio Positif 33% Sejak Pandemi, Covid-19 RI Tambah 11.788 Kasus

DKI Jakarta masih menyumbang tambahan kasus terbanyak yakni 3.512 orang
Ameidyo Daud Nasution
24 Januari 2021, 17:40
covid-19, virus corona, positivity rate
ANTARA FOTO/Destyan Sujarwoko/foc.
Petugas mengambil sampel lendir hidung calon penumpang kereta api tujuan jarak jauh di Posko Layanan Rapid Test Antigen Stasiun Tulungagung, Jawa Timur, Kamis (21/1/2021). Kasus corona ri melonjak 11.788 orang pada Minggu (24/1).

Kasus positif Covid-19 RI melonjak 11.788 menjadi 989.262 orang pada Minggu (24/1). Kenaikan jumlah kasus ini didapatkan dari tambahan 35.456 orang yang menjalani pemeriksaan.

Ini berarti rasio positif (positivity rate) kasus Covid-19 yang didapatkan pemerintah mencapai 33,2%. Angka ini sekaligus menjadi rekor setelah 13 April 2020 lalu mencapai 35,99%. Secara total, 8.754.507 uji spesimen telah digelar kepada 5.848.960 orang.

DKI Jakarta masih menyumbang tambahan kasus terbanyak yakni 3.512 orang. Di bawahnya ada Jawa Barat yang melaporkan 2.328 pasien baru.

Jawa Tengah yang mencatatkan adanya 1.515 pasien baru berada di peringkat tiga. Adapun, Jawa Timur dengan 901 kasus hari ini ada di posisi empat.

Pemerintah juga melaporkan adanya tambahan 7.751 pasien yang telah pulih. Meski demikian, ada pula kenaikan jumlah angka kematian 171 menjadi 27.835 orang.

Sedangkan jumlah kasus aktif hingga hari ini mencapai 162.617 orang. Adapun jumlah suspek yang dilaporkan sebanyak 80.114 orang.

Pandemi ini telah melanda 510 kabupaten dan kotamadya di 34 provinsi. Ini berarti tinggal 4 kabupaten dan kotamadya di RI yang belum terjangkit Covid-19.

Sebelumnya Co-Lead LaporCovid-19 Irma Hidayana mengatakan pemerintah harus meningkatkan 3T yaitu tracing, testing, dan treatment demi menurunkan kasus Covid-19.

Selain itu, regulator harus berani melaksanakan pengendalian lebih keras. Salah satunya dengan pengetatan wilayah atau lockdown."Dengan PPKM sekarang ini, jalanan masih macet, sekolah masih ada yang tatap muka, dan mahasiswa ada yang mau KKN," ujar Irma, Jumat (23/1).

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait