Bola Panas Isu "Kudeta" AHY Mulai Membelah Internal Partai Demokrat

Ameidyo Daud Nasution
2 Februari 2021, 21:50
demokrat, ahy, moeldoko
ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/wsj.
Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti memberikan keterangan pers di kantor DPP Partai Demokrat , Jakarta, Senin (1/2/2021). AHY menyampaikan adanya upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, di mana gerakan itu melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkaran kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo.

Perseteruan internal Partai Demokrat semakin memanas seriring pernyataan Ketua Umumnya yakni Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tentang adanya upaya kudeta. Yang terbaru, beberapa kader dan mantan petinggi partai berlambang mercy tersebut menggelar konferensi pers bersama untuk membantah pernyataan AHY. 

Mereka terdiri dari mantan Ketua Komisi Pengawas Partai Demokrat Ahmad Yahya, mantan Sekretaris Jenderal Darmizal, kader senior Yus Sudarso, serta Sofwatillah Muzaid. Dalam pernyataannya, Yahya menyampaikan alasan dorongan Kongres Luar Biasa (KLB) dari kader merupakan yang lumrah.

Dia sekaligus membantah pernyataan AHY yang menyatakan ada gerakan pengambilalihan Demokrat secara eksternal. Yahya mengaku telah mendengarkan kekecewaan kader di daerah tentang cara putra Susilo Bambang Yudhoyono itu mengelola partai.

Beberapa di antaranya adalah selama kepemimpinan AHY, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai kerap memungut iuran dari tiap fraksi di Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC). Padahal kebijakan ini tak pernah ada di masa Ketum sebelumnya seperti Subur Budhisantoso, Hadi Utomo, dan Anas Urbaningrum.

Tak hanya itu, penentuan pasangan calon kepala daerah ditarik ke DPP dan bukan DPD dan DPC. “Sepenuhnya tidak memperhatikan usulan dan aspirasi daerah,” kata Yahya.

Selain itu, Yahya mengklaim kader Demokrat ingin ada perubahan lebih baik usai perolehan suara partai terus turun dalam dua Pemilihan Umum terakhir. Hal lain, banyaknya kader Demokrat yang gagal memenangkan Pemilihan Kepala Daerah.

“Sehingga kader daerah berharap dipimpin figure matang, memiliki kemampuan, pengalaman, dan ketokohan untuk mengembalikan kejayaan Demokrat,” kata Yahya.

Dia mengatakan usulan KLB merupakan hal yang konstitusional lantaran sudah diatur dalam AD/ART Demokrat. Dengan adanya aturan tersbut, Ketum harus berhati-hati menjalankan tugasnya. “Apabila dilarang, maka yang melarang tak memahami asas demokrasi,” kata Yahya.

Dikutip dari sejumlah pemberitaan, Darmizal dalam kesempatan tersebut sempat menyampaikan alasan mendorong Kepala Staf Presiden Moeldoko sebagai pengganti AHY. Ia menjelaskan mantan Panglima TNI tersebut adalah sosok yang tidak pernah menghambat komunikasi.

Bahkan mereka mengklaim berasal dari faksi-faksi yang selama ini terpisah di Demokrat yakni kelompok Subur Budhisantoso, Hadi Utomo, Anas Urbaningrum, dan mantan Ketua DPR Marzuki Alie. 

Yus Sudarso sempat mengatakan dirinya merupakan koordinator pemenangan Hadi Utomo saat Kongres Demokrat 2005 silam. Ia juga menyampaikan Sofwatillah adalah bagian dari faksi Marzuki.

Halaman:
Reporter: Antara
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...