Pidato di KTT ASEAN, Jokowi Sentil Myanmar Tolak Bantuan Atasi Konflik

Jokowi juga berharap demokrasi di Myanmar segera pulih usai kudeta awal 2021 lalu
Image title
26 Oktober 2021, 16:52
Jokowi, asean, myanmar
Kementerian Luar Negeri
Presiden Joko Widodo menghadiri KTT ASEAN ke-38 dan 39 secara virtual, Selasa (26/10)

Presiden Joko Widodo menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-39 secara daring. Dalam agenda tersebut, Jokowi menyayangkan sikap Myanmar yang tidak menerima bantuan tetangganya di Asia Tenggara untuk keluar dari krisis politik.

Padahal, Utusan Khusus ASEAN telah meminta untuk bertemu dengan semua pihak yang berkonflik. Namun, akses tersebut masih belum diberikan oleh junta Militer Myanmar sampai saat-saat akhir menjelang KTT.

"Presiden menyayangkan sikap Myanmar yang tidak menyambut baik uluran tangan ASEAN sebagai keluarga, untuk membantu keluar dari krisis politiknya," kata Menteri Luar Negeri Retno L. P. Marsudi dalam keterangan pers daring, Selasa (26/10).

 

Advertisement

Oleh sebab itu ASEAN memutuskan tak mengajak wakil dari pemerintahan Myanmar hadir dalam KTT ASEAN. Sebagai gantinya, mereka mengundang perwakilannon politik dari negara tersebut. Retno mengatakan keputusan ini merupakan hal yang berat. "Tapi memang harus dilakukan," ujar dia.

Jokowi juga mengatakan penting bagi ASEAN untuk tetap menghormati prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri lain (non-interference). Di sisi lain, mereka berkewajiban menjunjung tinggi prinsip lain dalam Piagam ASEAN, seperti demokrasi, good governance, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan pemerintah yang konstitusional.

Presiden juga berharap keputusan yang diambil bisa memberikan ruang bagi Myanmar menunaikan janjinya seperti yang telah disampaikan. "Sebagai satu keluarga, Presiden sampaikan uluran tangan ASEAN harus tetap ditawarkan, termasuk pemberian bantuan kemanusiaan kepada rakyat Myanmar," ujar dia.

Mantan Wali Kota Solo itu mengatakan rakyat Myanmar memiliki hak untuk hidup damai dan sejahtera. Untuk itu, Indonesia secara konsisten mengharapkan demokrasi melalui proses yang inklusif untuk memulihkan kondisi negara tersebut.

Myanmar berada dalam krisis sejak militer merebut kekuasaan dari pemerintahan terpilih yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi pada Februari 2021 lalu. Dari data Lembaga Bantuan untuk Tahanan Politik Myanmar (AAP), lebih dari 600 korban telah tewas dalam aksi menentang kudeta yang terjadi setiap hari terutama di Ibu Kota Naypyidaw.

 

Reporter: Rizky Alika
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait