Sejarawan Kritik Nama Ibu Kota Baru, Bisa Mereduksi Makna Nusantara
Presiden Joko Widodo mewacanakan ibu kota negara dengan nama Nusantara. Namun, sejarawan menyayangkan pemilihan nama tersebut lantaran tidak ada makna baru yang tercipta dari penamaannya.
Sejarawan sekaligus Ketua Asosiasi Sejarah Lintas Batas (Sintas) Andi Achdian mengatakan persoalan terbesar dari penamaan itu ialah pengertian Nusantara yang sudah dipahami masyarakat sebagai wilayah Indonesia yang luas. Kata Nusantara dapat dibayangkan sebagai wilayah kepulauan RI.
"Sayang juga, dengan pemilihan tempat yang baru, tidak ada makna baru yang dibangun dari penamaannya," kata Andi kepada Katadata.co.id, Senin (17/1) malam.
Andi khawatir penamaan ibu kota baru tersebut akan menggeser makna Nusantara. Apalagi pengertian Nusantara di masa lalu mencakup wilayah yang luas, tak terbatas pada nama satu wilayah saja.
Kata 'Nusantara' sendiri berasal dari bahasa Sansekerta. Nusa bermakna kepulauan, sedangkan antara berarti luar. Sejak era Majapahit, kata Nusantara diasosiasikan dengan wilayah Indonesia modern ditambah tetangganya seperti Malaysia, Brunei, Singapura, hingga Thailand bagian selatan.
Andi menilai pemberian nama merupakan sebuah praktik kebudayaan. Nama mewakili gagasan dan konsep saat ini terhadap sesuatu hal yang dianggap penting. "Jadi pertanyaannya, secara kultural mau mewakili apa nama baru tersebut?" tanya Andi yang juga dosen Universitas Nasional tersebut.
Ia juga menilai, pemilihan nama Nusantara bisa menghilangkan identitas budaya asli di daerah setempat. Padahal, setiap wilayah di Indonesia memiliki tradisi dan budaya masing-masing.
Hal serupa juga terjadi pada ibu kota Amerika Serikat, Washington DC yang menghilangkan nama sebelumnya yang diambil dari bangsa Indian. Sedangkan, pemilihan nama yang mewakili Indonesia perlu melibatkan banyak pihak.
"Bukan sekadar namanya, tapi proses penamaan itu perlu lebih terbuka dan jelas. Siapa saja yang dilibatkan, kementerian mana yang terlibat," ujar dia.
Adapun Kepala Departemen Sejarah Universitas Gadjah Mada (UGM) Dr. Sri Margana menilai Nusantara merupakan konsep geopolitik yang mencakup wilayah Indonesia secara keseluruhan. "Wilayah yang terdiri unsur darat dan air, kepulauan dan lautan di bawah suatu entitas negara," kata Margana.
