Menkes Sentil Konglomerat yang Masih Berobat Pakai BPJS Kesehatan

Menkes akan menerbitkan aturan yang mengatur kombinasi pembiayaan kesehatan antara BPJS dan swasta.
Ameidyo Daud Nasution
23 November 2022, 18:27
bpjs, kesehatan, konglomerat
ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/11/2022).

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mencatat saat ini banyak orang kaya yang masih menggunakan layanan BPJS Kesehatan saat berobat ke rumah sakit. Ia menilai hal ini merupakan salah satu alasan beban pada keuangan BPJS beberapa tahun terakhir.

Oleh karena itu, ia berencana untuk mengombinasikan layanan BPJS Kesehatan dengan asuransi swasta. Tujuannya agar orang-orang kaya tetap membayar premi BPJS Kesehatan dan membantu orang miskin berobat. Namun biaya kesehatan orang kaya akan dibantu oleh asuransi swasta.

"Yang dibayarkan besar itu banyak konglomerat juga," kata Budi dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Selasa (22/11).

Budi mengatakan orang yang mampu harus membayar ongkos kesehatannya lewat asuransi swasta. Ia juga menjanjikan akan ada aturan yang mengatur kombinasi asuransi tersebut.

Advertisement

"Dengan demikian, tidak mengurangi layanan kepada masyarakat tapi mendudukkan secara adil," katanya.

Budi mengatakan pembenahan menjadi penting karena biaya kesehatan nasional akan meningkat hingga Rp 1.700 triliun pada 2027. Oleh sebab itu, standardisasi kelas lewat program Kelas Rawat Inap Standar atau KRIS akan dilakukan.

"Sehingga BPJS tidak mengalami kelebihan bayar dari orang-orang yang seharusnya tidak dibayar," katanya.

Pemerintah juga akan menaikkan tarif pembayaran BPJS Kesehatan kepada rumah sakit mulai Desember 2022. Beberapa rumah sakit akan mendapatkan kenaikan tarif hingga 30%.

Pemerintah juga akan meningkatkan kualitas pelayanan pada peserta BPJS Kesehatan kelas tiga menjadi sama dengan kelas dua. Peningkatan layanan tersebut akan ditalangi oleh surplus BPJS Kesehatan saat ini yang mencapai Rp 52 triliun.

 

Reporter: Andi M. Arief
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait