Pemerintah Antisipasi Puncak Arus Mudik Natal Pada 23 dan 24 Desember

Andi M. Arief
19 Desember 2022, 18:28
natal, nataru, tahun baru
ANTARA FOTO/Ardiansyah/rwa.
Sejumlah kendaraan melintas di Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Ruas Bakauheni-Terbanggi Besar di Desa Sabahbalau, Lampung Selatan, Lampung, Minggu (3/1/2021).

Pemerintah tengah mempersiapkan pengamanan guna mengantisipasi 44 juta orang bepergian saat masa liburan Natal dan Tahun Baru atau Nataru. Ini karena jumlah masyarakat yang akan bepergian meningkat 13% dari tahun lalu.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy memprediksi puncak mudik Natal 2022 adalah 23-24 Desember 2022. Sementara itu puncak arus balik akan terjadi pada 25-26 Desember 2022.

Selain itu, puncak arus mudik pada Tahun Baru 2023 akan terjadi pada 30-31 Desember 2022. Sementara arus balik diperkirakan terjadi pada 1-2 Januari 2023.

"Kementerian Perhubungan, Polri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Agama, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perdagangan, PT Pertamina, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana sudah siap," ujar Muhadjir dalam saluran resmi Sekretariat Presiden, Senin (19/12).

Sedangkan Kepolisian Republik Indonesia atau Polri telah mempersiapkan rekayasa lalu lintas darat selama Nataru. Skema yang akan dilakukan mengacu pada pelaksanaan rekayasa lalu lintas pada masa Mudik dan Lebaran 2022.

Kepala Polri Listyo Sigit Prabowo mengatakan keputusan rekayasa lalu lintas akan bergantung pada keputusan bersama antara Polri, Kementerian Perhubungan, dan PT Jasa Marga Tbk.

"Pada saat memang situasi sangat padat, khususnya di jalan tol, tentu akan kami berlakukan proses rekayasa lalu lintas, mulai dari contra flow sampai dengan one way atau satu arah," ujar Sigit 

Kemenhub menghitung potensi pergerakan masyarakat pada Nataru 2023 mencapai 44,1 juta orang. Sebanyak 44,6% atau 19,66 juta orang akan menggunakan kendaraan pribadi, yakni sebanyak 12,43 juta dengan mobil dan 7,23 juta orang menggunakan sepeda motor.

Sigit mengatakan rekayasa akan dilakukan setelah pemberian informasi dan sosialisasi ke masyarakat melalui media massa. Dengan demikian, aktivitas masyarakat tidak terganggu oleh proses rekayasa tersebut.

Sigit mengatakan Polri akan menurunkan 101.000 personil, sementara itu TNI akan menurunkan 23.000 personil. Adapun, total personel gabungan yang akan diturunkan pemerintah mencapai 166.791 orang.

 

 

 

Reporter: Andi M. Arief
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait