Meski Setujui RUU PPSK, PKS Beri Catatan Soal Tugas LPS dan KSSK
Komisi XI DPR menyatakan seluruh fraksi telah mendukung peresmian Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau PPSK. Seluruh fraksi yang dimaksud termasuk Partai Keadilan Sejahtera atau PKS yang menyetujui dengan catatan.
Adapun, catatan yang diberikan oleh PKS adalah agar tugas baru yang diemban Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dalam UU PPSK tidak mengganggu tugas yang telah ada saat ini. Tugas tambahan yang dimaksud adalah sebagai lembaga penjamin polis bagi nasabah asuransi.
"PKS memberi catatan bahwa penambahan tugas LPS tidak mengganggu tugas LPS yang sudah ada," kata Wakil Ketua Komisi XI Dolfie O.F.P kepada Katadata.co.id, Kamis (15/12).
Dolfie menyampaikan catatan yang diberikan PKS tidak mengubah isi RUU PPSK. Dolfie mengatakan catatan yang diberikan PKS hanya sebatas peringatan.
Dolfie juga mengatakan bahwa PKS memberi catatan agar presiden memiliki peran yang lebih besar dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Saat ini, presiden tidak menjadi bagian langsung dalam KSSK.
Adapun, KSSK terdiri dari empat lembaga, yakni Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dan LPS. Keempat lembaga tersebut menentukan status stabilitas keuangan secara berkala dan melapor langsung ke presiden.
"Dalam Undang-Undang PPSK, kami juga memperkuat koordinasi melalui KSSK untuk mengantisipasi hal-hal yang mungkin bisa menjadi tantangan di dalam sektor keuangan," kata Dolfie.
