Prabowo Ingin Ubah Subsidi BBM Jadi BLT, Bahlil Pastikan Belum Ada Keputusan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan belum ada keputusan terkait perubahan skema penyaluran subsidi BBM menjadi menggunakan bantuan langsung tunai atau BLT.
Hal ini menyusul pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya distribusi subsidi yang tepat sasaran, harus disalurkan secara langsung dan transparan dengan pemanfaatan teknologi digital.
“Belum ada keputusan sampai seperti itu. Kami sedang mencari format yang baik dan benar, agar BBM subsidi itu tepat sasaran,” kata Bahlil saat ditemui di kantornya pada Senin (21/10).
Menurut dia, Prabowo baru memberikan arahan umum dan belum membahas detail kebijakan BBM, termasuk pengadaan BBM rendah sulfur untuk mengatasi polusi udara. “Detailnya saya harus diskusikan lagi dengan Bapak Presiden,” ujarnya.
Dalam pidato pertamanya usai dilantik sebagai Presiden Indonesia kedelapan, Prabowo menekankan pentingnya mencapai swasembada energi. Ia mengingatkan bahwa ketergantungan pada sumber energi luar negeri menjadi ancaman serius di tengah ketegangan geopolitik global.
“Kalau terjadi hal yang tidak kita inginkan, sulit akan kita dapat sumber energi dari negara lain. Oleh karena itu, kita harus swasembada energi dan kita mampu untuk swasembada energi,” kata Prabowo dikutip dari siaran pers Kementerian Sekretariat Negara pada Senin (21/10) .
Dia menyebut Indonesia memiliki potensi besar untuk memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah. Potensi tersebut seperti kelapa sawit yang dapat menghasilkan solar dan bensin, serta tanaman-tanaman lain seperti singkong, tebu, sagu, dan jagung.
“Kita juga punya energi bawah tanah, geothermal yang cukup. Kita punya batu bara yang sangat banyak. Kita punya energi dari air yang sangat besar. Pemerintah yang saya pimpin nanti akan fokus untuk mencapai swasembada energi,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya distribusi subsidi yang tepat sasaran, terutama untuk masyarakat yang masih dalam kondisi kesulitan ekonomi. Ia menekankan bahwa bantuan kepada rakyat harus disalurkan secara langsung dan transparan dengan pemanfaatan teknologi digital.
“Dengan teknologi digital kita akan mampu sampai subsidi itu ke setiap keluarga yang membutuhkan. Tidak boleh aliran-aliran bantuan itu tidak sampai ke mereka yang membutuhkan,” ujarnya.