Berita Subsidi BBM Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Anggaran subsidi BBM, elpiji 3 kg, listrik, beserta kompensasi Rp 394,3 triliun tahun depan. Angkanya naik dibandingkan outlook tahun anggaran 2024.

Pengamat ekonomi energi UGM Fahmy Radhi menilai keputusan pemerintah yang masih menahan harga BBM non-subsidi akan semakin menambah beban terhadap APBN.

Kementerian ESDM mengungkapkan bahwa pemerintah membahas dua hal dalam revisi Perpres 191/2014 tentang BBM, yakni terkait kadar sulfur dan bagaimana agar BBM subsidi tepat sasaran.

Pertamina memperluas wilayah pendataan QR Code BBM Pertalite untuk kendaraan roda empat hingga ke Maluku, NTT, Maluku Utara, Gorontalo, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.

Rencana pembatasan BBM subsidi tak kunjung terlaksana meski telah didorong oleh DPR sejak tiga tahun lalu. Sedangkan biaya penyediaan BBM makin tinggi dengan gejolak harga minyak dan rupiah.

Wacana pengurangan subsidi BBM kembali digulirkan. Pelemahan nilai tukar rupiah turut meningkatkan tekanan terhadap harga BBM yang sebagian masih dipenuhi melalui impor.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan skenario program agar penyaluran BBM subsidi dapat lebih tepat sasaran.

Pemerintah dinilai memiliki tiga pekerjaan rumah besar sebelum bisa menerapkan kebijakan pembatasan BBM subsidi yang selama ini justru dinikmati kelompok masyarakat mampu.

Pengamat ekonomi energi UGM Fahmy Radhi menilai ketidakjelasan rencana pembatasan BBM subsidi mulai 17 Agustus mendatang bukti buruknya koordinasi kementerian di Indonesia.

Menteri ESDM Arifin Tasrif menyampaikan bahwa revisi Perpres 191 Tahun 2014 masih dibahas tiga menteri. Revisi ini untuk mengatur pembatasan BBM subsidi, Pertalite dan Solar.

Menteri ESDM Arifin Tasrif memastikan tidak akan ada pembatasan pembelian BBM subsidi mulai 17 Agustus mendatang seperti yang diungkapkan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.

Rencana pemerintah untuk membatasi pembelian BBM bersubsidi akan semakin membebani dan menyulitkan masyarakat.

Pemerintah tengah mengkaji mekanisme pengawasan penyaluran BBM subsidi pada taksi online. Hal ini akan diatur dalam revisi Perpres 191 tahun 2014.

BPH Migas menyatakan pemerintah bisa membatasi penjualan BBM subsidi jika revisi Perpres 191/2014 sudah selesai. Saat ini beleid tersebut tengah finalisasi dari sisi legalitasnya.

Pemerintah bakal memperketat pembelian subsidi BBM agar penyaluran bahan bakar bersubsidi ini bisa lebih tepat sasaran.