Jusuf Kalla Perintahkan Industri Sawit Jaga Lingkungan

KATADATA - Pemerintah mengimbau para pelaku industri sawit untuk menjaga keseimbangan antara bisnis dan kelestarian lingkungan dalam kegiatan operasinya. Hal ini untuk mencegah kerusakan hutan yang dapat menimbulkan bencana. “Ekosistem harus dijaga. Indonesia adalah paru-paru dunia sehingga kita harus memelihara kelestarian alam,” ujar Wakil Presiden Jusuf Kalla ketika memberi sambutan dalam Indonesia Palm Oil Conference (IPOC) di Nusa Dua, Bali, Kamis, 26 November 2015.

Kalla mengatakan pemerintah telah memulai langkah tersebut dengan mengeluarkan kebijakan moratorium penanaman di lahan gambut, sebagai salah satu kekayaan alam yang harus dilestarikan. Selain itu, juga akan memperbaiki kondisi lahan gambut yang terlanjur rusak akibat pembukaan dan pembakaran lahan. Untuk memuluskan upaya tersebut, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 50 trliun untuk periode lima tahun. (Baca juga: Andalkan Dewan Sawit, Pemerintah Ingin Buat Standar Baru Harga Sawit Dunia).

Dalam beberapa bulan terakhir, industri sawit nasional mendapat sorotan karena kabut asap yang berasal dari Sumatera dan Kalimantan menyebar ke sejumlah negara tetangga. Asap pekat diyakini berasal dari aktivitas pembakaran untuk membuka lahan. Namun, Kalla berpendapat bahwa pembakaran hutan bukan dilakukan oleh perusahaan. “Saya yakin perusahaan tidak mungkin membakar,” ujarnya.

Terlepas dari kontroversi isu lingkungan yang dihadapi, pemerintah memandang industri sawit nasional sebagai salah satu pilar perekonomian Indonesia. Keberadaan sawit sangat penting dan harus dijaga karena industri ini merupakan sandaran hidup jutaan orang dan menjadi penyumbang devisa terbesar dari sektor nonmigas. Efeknya, pendapatan negara bertambah dan pertumbuhan ekonomi meningkat. (Baca pula: Program Peremajaan Akan Membuat Harga Sawit Naik).

Menurut Kalla, salah satu upaya pemerintah untuk menjaga kelangsungan industri sawit adalah melalui kebijakan pengembangan biodiesel (B15), yang disubsidi dari dana pungutan ekspor. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (GAPKI), Joko Supriyono, menilai langkah tersebut tepat di tengah rendahnya harga sawit. “Dalam jangka pendek memang mengurangi untung karena ada pungutan, namun dalam jangka menengah dan panjang akan membawa manfaat,” ujarnya.

Direktur Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Bayu Krisnamurthi mengatakan, besar dana pungutan yang dialokasikan untuk membiayai produksi biofuel mencapai Rp 3,7 triliun. Dana sawit juga digunakan untuk menanam kembali 2.658 hektare lahan, program pencegahan kebakaran di 112 desa di Sumatera Selatan dan Kalimantan, serta serangkaian kegiatan riset dan pelatihan untuk meningkatkan produktivitas sawit dengan memperhatikan aspek lingkungan.

Adapun Konferensi IPOC yang digelar GAPKI ini akan berlangsung hingga besok. Panitia penyelenggara, Tofan Mahdi, mengatakan sebanyak 2.500 peserta dari 35 negara ikut menghadiri acara tersebut. Agenda yang akan dibahas antara lain penerapan pugutan dana sawit (CPO Fund) dan dampaknya bagi industri, serta proyeksi harga sawit tahun depan.

Adipurno Putranto (Nusa Dua)