Imbas Corona, BKPM Prediksi Butuh 17 Juta Lapangan Kerja Baru

ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Kepala BKPM Bahlil Lahadalia memperkirakan terdapat 8 juta pengangguran akibat pandemi virus corona.
Editor: Agustiyanti
4/8/2020, 15.00 WIB

Pandemi virus corona diperkirakan menyebabkan 8 juta orang kehilangan pekerjaan. Badan Koordinasi Penanaman Modal memperkirakan dibutuhkan 17 juta lapangan kerja baru untuk menyerap korban pemutusan hubungan kerja atau PHK, karyawan yang dirumahkan, dan angkatan kerja baru. 

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, terdapat 2,5 juta angkatan kerja baru dan jutaan lainnya pegawai yang dirumahkan dan belum mendapat kejelasan kapan dapat bekerja kembali. Dengan demilkian, dibutuhkan lapangan kerja baru yang lebih banyak. 

"Dalam posisi seperti ini, semua negara pasti akan mendorong investasi yang merupakan pintu untuk meningkatkan lapangan pekerjaan," kata Bahlil dalam diskusi daring di Jakarta, Selasa (4/8).

Pertumbuhan ekonomi domestik, menurut dia, selama ini dimotori oleh konsumsi dalam negeri, investasi, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Sedangkan dari sisi perdagangan internasional atau ekspor impor, pengaruhnya tidak terlalu signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kendati demikian, sektor-sektor yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional berupa konsumsi saat ini pun tengah terpukul pandemi. "Kalau kita bicara tentang konsumsi rumah tangga itu pasti berkaitan dengan kepastian pendapatan dan investasi ujungnya adalah tentang lapangan kerja," kata dia.

Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan upaya untuk menciptakan lapangan kerja baru akan dilakukan dengan menyeimbangkan realisasi investasi di pulau Jawa dan luar Jawa. Selain itu, investasi yang ditanamkan pun harus berkualitas dan memberikan nilai tambah.

"Realisasi investasi semester I sekitar 48% di luar Jawa, sementara di Jawa kurang lebih 52% artinya investasi yang terjadi sudah mulai merata," kata dia.

Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan upayanya untuk menekan angka pengangguran saat masa-masa pandemi yakni dengan cara memberikan kebijakan bagi industri manufaktur untuk tetap beroperasi. Namun, hal itu harus diikuti dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat.

Meskipun kebijakan itu menuai banyak kritikan lantaran berpotensi menjadi tempat penularan virus, Agus mengklaim upaya tersebut berjalan dengan baik. "Kami percaya kebijakan itu membantu perekonomian kita tidak jauh terpuruk," kata dia.

Dari sisi peningkatan produktivitas, Kementerian Perindustrian pun telah memberikan beberapa stimulus bagi industri manufaktur. Beberapa di antaranya yakni pengurangan harga gas industri sebesar US$ 6 per million british thermal units dan memberikan pengurangan biaya listrik berdasarkan jam pakai.

 Langkah ini diharapkan dapat mengkonversikan beban biaya produksi untuk meningkatkan utilisasi produksi sehingga penyerapan tenaga kerja dapat meningkat. "Ini upaya pemerintah membantu industri yang masalah utamanya adalah arus keuangan.

Adapun berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Mei lalu dalam lima tahun terakhir, jumlah pengangguran di Indonesia cenderung menurun. Namun pada Februari 2020, angka pengangguran kembali meningkat 60 ribu orang. Dari 6,82 juta orang pada 2019 menjadi 6,88 juta orang setahun setelahnya.
 
Jumlah angkatan kerja pada 2020 juga bertambah menjadi 137,91 juta orang, sebanyak 131,03 juta orang di antaranya bekerja. Lapangan pekerjaan yang menurun berasal dari sektor pertanian, perdagangan, dan jasa lainnya.

Data pengangguran ini belum mencakup dampak pandemi Covid-19. Sebab kasus terkonfirmasi positif pertama Covid-19 baru mencuat pada 2 Maret 2020. DKI Jakarta baru menerapkan pembatasan sosial berskala besar pada 10 April lalu, kemudian diikuti wilayah-wilayah lain.

Kementerian Keuangan sebelumnya memproyeksikan angka pengangguran dan kemiskinan akan meningkat selama pandemi Covid-19 Pada perhitungan dasar tingkat pengangguran terbuka (TPT) diperkirakan sebesar 5,18%. Sedangkan tingkat kemiskinan sebesar 9,18%. Berikut detail lengkap proyeksi pengangguran dan kemiskinan yang dibuat pemerintah. 

Reporter: Tri Kurnia Yunianto