Pengembang Meikarta Serah Terima Perdana Tower Baru

ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/foc.
Foto udara pembangunan proyek apartemen Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (14/2/2023). Komisi III DPR akan mengawal proses pencabutan gugatan yang dilakukan Meikarta terhadap konsumen dan menyampaikan aspirasi masyarakat yang meminta uang setoran dikembalikan karena hunian yang dipesan belum selesai.
Penulis: Tia Dwitiani Komalasari
16/2/2023, 12.09 WIB

Pengembang Meikarta melakukan serah terima perdana Silverlake Tower yang berisikan 500 unit apartemen. Tower ini merupakan yang ke-13 dan 14 yang diserahterimakan ke pemilik unit.

"Para pemilik Silverlake Tower ini bakal membuat kehidupan Kota Meikarta semakin semarak lagi," ujar Head of Property Management Meikarta, Agus Budi ahardjo, dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi Katadata.co.id, Kamis (16/2)

Dia mengatakan, serah terima akan dilakukan bertahap ke lebih dari 500 konsumen. Menurut Agus,  konsumen yang sudah serah terima unit dapat langsung tinggal karena eluruh infrastruktur dan fasilitasnya sudah tersedia dengan baik.

Tower ini juga dilengkapi area komersial untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Fasilitas olahraga dan taman besar untuk wisata keluarga pun sudah lengkap di kawasan Central Park Meikarta.

Keluhan Konsumen

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin rombongan belasan anggota DPR mengunjungi proyek permukiman Meikarta di Bekasi, Jawa Barat, Selasa (14/2).

"Kami dari DPR lintas komisi mengunjungi Meikarta karena ada keluhan dari konsumen ke beberapa komisi. Hari ini kami sudah melakukan kunjungan untuk mengecek fakta lapangan," kata Dasco dikutip dari Antara.

Meikarta merupakan proyek kota terencana yang dibangun Lippo Grup dan PT Mahkota Sentosa Utama (MSU). Dalam pembangungannya, proyek itu mangkrak dan diduga telah merugikan ribuan konsumen.

Dasco menjelaskan bahwa DPR sudah menggelar dialog agar keluhan konsumen diakomodasi. Terkait dengan gugatan pengadilan sudah dicabut oleh manajemen.

"Kami nanti akan minta kepada Komisi III DPR RI untuk memantau, sampai sejauh mana penetapan pencabutan oleh pengadilan," katanya menegaskan.