Bangun IKN, Kementerian PUPR Dapat Anggaran Rp 27 Triliun pada 2024
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR mendapatkan alokasi anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN senilai Rp 27 triliun pada 2024. Hingga Mei 2023, progress pembangunan IKN mencapai 29%.
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, mengatakan IKN merupakan proyek multiyears atau tidak bisa dilakukan dalam waktu setahun. Dengan demikian, Kementerian Keuangan telah menyiapkan anggaran proyek tersebut untuk tahun depan.
Menurut Basuki, saat ini 35 dari 75 paket proyek pembangunan IKN tahap pertama telah berjalan. Sementara 40 paket lainnya diharapkan mulai berjalan bulan depan.
"Kita targetkan beberapa bangunan selesai Juli 2024 seperti kantor presiden kantor-kantor Kementerian Koordinator, kantor PUPR juga karena saya harus pindah pertama," kata dia saat ditemui usai Upacara Hari Lahir Pancasila di kawasan Monas, Jakarta, Kamis (1/6).
Selain perkantoran, sejumlah infrastruktur juga telah dibangun seperti jalan tol dan bendungan. Progres pembangunan jalan tol sekitar 5-10%. Sementara proyek bendungan sudah mencapai 91% dan diharapkan rampung bulan depan.
Sebelumnya, Basuki mengajak 95 orang investor untuk melakukan site visit ke IKN Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu (31/5). Hadir dalam kunjungan tersebut Duta Besar RI untuk Singapura Suryo Pratomo, Duta Besar Singapura untuk Indonesia Kwok Fook Seng, dan Deputi Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi Yuliot.
Dalam kegiatan tersebut, para investor Singapura berkesempatan melihat langsung pekerjaan konstruksi di IKN Nusantara. Khususnya Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di zona 1A seperti Titik Nol Nusantara, Sumbu Kebangsaan Barat, dan Hunian Pekerja Konstruksi (HPK). Selanjutnya para investor juga mengunjungi Bendungan Sepaku Semoi.
Basuki memastikan kepada seluruh investor bahwa tantangan-tantangan konstruksi dalam pengembangan kawasan IKN Nusantara dapat terselesaikan.
“Sejauh ini, lahan masih menjadi tantangan utama dalam pengembangan IKN Nusantara. Tetapi, karena kami adalah insinyur, tentu kami dapat mengatasinya melalui engineering process. Segalanya masih dapat dikondisikan. Terlebih kami juga dibantu ahli-ahli dari Jepang dan Korea Selatan,” jelas Menteri Basuki.
Sementara, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono juga menambahkan, saat ini tercatat telah ada 233 Letter of Intent atau LoI yang masuk untuk investasi di IKN Nusantara.
“Saat ini telah ada 17 negara yang menandatangani LoI dan menunjukkan ketertarikan untuk berinvestasi ke IKN Nusantara. Tetapi jumlah investor yang terbanyak mengunjungi IKN Nusantara hingga saat ini adalah Singapura. Jadi jangan ragu untuk berinvestasi,” tandas Agung.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan di depan anggota DPR yang menegaskan keberlanjutan pembangunan IKN. Hal itu setelah beberapa fraksi dalam rapat Paripurna pekan lalu masih meminta penundaan proyek tersebut.
Ia menyebut belanja negara tahun depan akan difokuskan pada belanja yang efisien dan mendukung beberapa program prioritas. Salah satu dari prioritas belanja tersebut yakni percepatan pembangunan infrastruktur, termasuk keberlanjutan IKN dan proyek strategis nasional lainnya.