Luhut Minta Pengawas Proyek IKN Pakai Tenaga Asing, Ini Respons PUPR
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi menanggapi kabar terkait rencana Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut B. Pandjaitan untuk menggunakan pengawas konstruksi proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN dari tenaga kerja asing.
Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Rachman Arief Dienaputra, mengatakan belum mengetahui progres dan rencana terkait penggunaan tenaga kerja asing sebagai pengawas konstruksi proyek IKN.
"Saya belum tahu itu seperti apa, no comment dulu ya. Saya juga belum tahu progresnya seperti apa. Itu kan baru disampaikan seperti itu, detailnya seperti apa kami belum tahu," kata Rachman usai rapat dengar pendapat atau RDP dengan Komisi V di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (20/6).
Meski demikian, dia memastikan pihaknya aktif melakukan pelatihan sumber daya manusia dari sisi perencana hingga pengawas. Oleh sebab itu, komisi V DPR RI mengusulkan untuk lebih meningkatkan kompetensi dari tenaga kerja konstruksi lokal, termasuk memperbanyak sertifikasi untuk para pekerja.
Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Dewi Chomistriana, mengatakan apabila dalam proyek IKN membutuhkan pekerja asing maka akan ada penyetaraan kualifikasi, dan proses dari kualifikasi tersebut akan dilakukan oleh lembaga pengembangan jasa konstruksi.
"Jadi kita juga tetap memperhatikan kualifikasi, dan klasifikasi sesuai dengan peruntukannya yang dibutuhkan di lapangan," ujar Dewi.
Menurut data Ditjen Bina Konstruksi, pihaknya menargetkan 8.500 tenaga kerja lokal yang akan diserap untuk proyek IKN. Namun, untuk saat ini realisasi nya baru mencapai 30% atau sebanyak 2.615 orang.
Sebelumnya, pemerintah berencana menggunakan tenaga kerja asing dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Menurutnya, hal tersebut dilakukan demi menjaga kualitas infrastruktur ibu kota baru.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan mengatakan kualitas infrastruktur yang saat ini dibangun menjadi kunci realisasi investasi tersebut. Makanya, proyek ini harus digarap dengan betul.
Luhut menjelaskan pengawasan menjadi penting karena minat investasi di IKN sangat besar. Ia mencontohkan, minat investor dari Singapura untuk berinvestasi sangat tinggi.
"Karena itu kami terpaksa, dengan segala hormat, pakai para bule untuk menjadi pengawas," kata Luhut dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR, Jumat (9/6).
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo telah menunjuk Luhut menjadi Ketua Satgas Percepatan Investasi IKN. Luhut menilai mekanisme pembelian tanah di IKN masih menjadi penghambat realisasi investasi.
Oleh karena itu, ia telah menugaskan kementerian terkait untuk menentukan harga di IKN dalam waktu dekat. Menurutnya, harga tanah di ibu kota baru akan berubah setiap 6 bulan sekali sesuai dengan progres pembangunannya.
Luhut akan memprioritaskan penawaran investasi pada lahan seluas 6.700 hektar di IKN. Lahan tersebut telah menawarkan peluang tersebut pada 144 pelaku usaha asal Singapura pada Jumat (2/6).
Mantan Komando Detasemen Khusus 81 ini menargetkan penawaran kepada investor asal Singapura tersebut habis terkontrak pada 17 Juli 2023. Sedangkan pemerintah akan mengembangkan infrastruktur dasar di lokasi investasi IKN yang lain.
Seperti diketahui, progres pekerjaan fisik IKN mencapai 29%. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan saat ini 35 dari 75 paket proyek pembangunan IKN tahap pertama telah berjalan. Sementara 40 paket lainnya diharapkan mulai berjalan bulan depan.