Menteri Teten, BI, OJK Kaji Permudah UMKM Dapat Kredit Bank

ANTARA FOTO/Sakti Karuru/Spt.
Pembeli melakukan pembayaran secara digital menggunakan QRIS di salah satu stand UMKM Festival Kopi Papua di PTC Entrop, Kota Jayapura, Papua, Selasa (8/8/2023).
Penulis: Desy Setyowati
13/8/2023, 18.35 WIB

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan alias OJK untuk mempermudah UMKM mendapatkan kredit bank.

Teten menyampaikan, UMKM bisa mendapatkan pinjaman dari beberapa layanan keuangan seperti bank, modal ventura, teknologi finansial urun dana atau fintech crowdfunding maupun pasar modal.

Terkait bank, Teten berkoordinasi dengan BI dan OJK guna mendorong bank menyalurkan pembiayaan kepada UMKM. “Kami dorong credit scoring untuk penyaluran kredit kepada UMKM tidak lagi memakai jaminan aset fisik tetapi kegiatan usaha,” kata dia dalam acara #FlexingLokal bareng Google dan YouTube di Lokananta Solo, Jawa Tengah, Sabtu (12/8).

Credit scoring atau skor kredit adalah sistem yang diterapkan oleh lembaga pembiayaan untuk menilai kelayakan peminjam saat mengajukan pinjaman. Selama ini, aset seperti kendaraan atau properti dijadikan jaminan.

Teten berharap, jaminan kredit tidak lagi aset fisik, tetapi biasa kegiatan usaha seperti data arus kas UMKM. “Sudah diterapkan di 145 negara. Saya terus melobi otoritas terkait,” kata Teten.

Oleh karena itu, ia mendorong UMKM beralih ke platform digital dan menggunakan tools pencatatan transaksi secara online. Hal ini memudahkan mereka mencatat transaksi, termasuk arus kas.

Data tersebut dapat ditinjau oleh bank maupun lembaga pembiayaan lain sebelum memberikan kredit kepada UMKM.

Teten mencatat ada 22 juta UMKM yang sudah mendaftar atau berjualan di e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, Blibli, Gojek hingga Grab. Namun jika dihitung dengan jumlah UMKM yang menggunakan layanan pembiayaan digital totalnya 30 juta.

“Sekarang bank semakin mengenali nasabah. Kalau nasabah sehat, bank bisa memberikan pinjaman dengan biaya lebih murah,” ujar Teten.

“Memang regulasinya ada di Bank Indonesia dan OJK. Tetapi saya sudah teriak-teriak terus,” Teten menambahkan.

Selain itu, kementerian bekerja sama dengan Bursa Efek Indonesia alias BEI untuk memudahkan UMKM mendapatkan pembiayaan dari pasar modal. Caranya yakni lewat program inkubasi.

"Kami bersama BEI jemput bola ke UMKM yang asetnya sudah di atas Rp 30 miliar. Sebab batas untuk melantai di pasar modal Rp 50 miliar," Teten menambahkan.