Kemendag Peringatkan soal Larangan Praktek Banting Harga di E-Commerce

Muhammad Zaenuddin|Katadata
Ilustrasi. Pemerintah melarang social commerce seperti Tiktok, melayani transaksi perdagangan.
Penulis: Andi M. Arief
Editor: Agustiyanti
12/10/2023, 18.17 WIB

Kementerian Perdagangan mengingatkan, terdapat larangan praktek predatory pricing atau jual rugi dalam e-commerce atau lokapasar. Pernyataan tersebut disampaikan saat menanggapi jauhnya harga  jual di lokapasar yang berbeda jauh dibandingkan pasar konvensional.

Predatory pricing adalah praktek penentuan harga jual yang sangat rendah untuk menghilangkan persaingan. Direktur Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa Kemendag Rifan Ardianto menyampaikan, hal tersebut telah dilarang pada Peraturan Menteri Perdagangan No. 31-2023.

Adapun Permendag No 31 Tahun 2023 mengatur seluruh kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik. Beleid tersebut mengatur operator lokapasar untuk mengawasi setiap produk yang diperdagangkan di platformnya.

"Di Permendag 31 Tahun 2023, kami sudah mencoba mengatur salah satu masalah, yakni predatory pricing dan masalah pemanfaatan algoritma yang bisa merugikan persaingan usaha," kata Direktur Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa Kemendag Rifan Ardianto di Kementerian keuangan, Kamis (12/10).

Rifan mencatat, aturan terkait peniadaan predatory pricing dalam lokapasar diatur dalam Pasal 13 Permendag No. 31 Tahun 2023. Ia menyampaikan bahwa operator lokapasar harus menjaga setiap barang yang diperdagangkan dari manipulasi harga.

Meski demikian, Rifan mengakui aturan tersebut tidak bisa langsung meniadakan predatory pricing di lokapasar. Menurutnya, aturan tersebut harus dibarengi dengan pengetatan impor di kepabeanan.

"Pada akhirnya, jangan sampai ada barang-barang impor yang bisa masuk dengan harga murah," katanya.

Rifan mengatakan, pemerintah juga  telah mengatur adanya preferensi khusus oleh operator lokapasar melalui algoritma. Rifan mencatat, aturan tersebut diatur pada pasal yang sama terkait predatory pricing.

Adapun yat (3) Pasal 13 Permendag No. 31-2023 melarang penggunaan data dari platform media sosial oleh lokapasar di bawah manajemen yang sama. Sebagai contoh, TikTok Shop dilarang menggunakan data dari TikTok untuk meningkatkan volume transaksi.

"Tapi, dalam prosesnya, pemerintah terus mencari regulasi-regulasi yang memangi perlu kami kembangkan lebih lanjut untuk memastikan benar-benar tidak ada persaingan usaha yang tidak sehat," ujarnya.

Berdasarkan temuan Katadata.co.id, sebagian pelaku UMKM enggan memperluas usahanya ke lokapasar karena harus mengubah harga jual. Febriani, salah satu pemilik toko kalung di ITC Cempaka Mas salah satunya.

Ia telah menutup tiga dari empat tokonya di pusat perbelanjaan tersebut akibat pandemi pada 2019. Namun, ia enggan melakukan transisi dari penjualan luring ke daring karena harga jual yang ditemukannya di lokapasar lebih rendah dari harga barang modalnya.

"Jadi, kalau kami mau ikut, kami rugi. Misalnya kalau. penjual di lokapasar menjual senilai Rp 29.000 per unit, sedangkan kami modalnya kadang mencapai Rp 32.000 per unit," katanya kepada pewarta, Selasa (10/10).

Febri mengatakan, pedagang yang berjualan di lokapasar tak hanya harus menghadapi persaingan harga jual yang rendah, tetapi juga potongan masing-masing platform. Ia belum siap untuk menghadapi persaingan tinggi dan potongan penjualan tersebut.

Ia juga kesulitan untuk mengikuti model bisnis pedagang daring saat ini. "Kalau mereka pakai model usaha dropship berskala besar, kadang tidak masuk akal pada harga jualnya. Jadi, susah saya untuk mengikuti," ujarnya.

Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.

Reporter: Andi M. Arief