E-COMMERCE: Berita Ecommerce Terkini - Info Hari ini

Pemerintah mengecualikan pedagang dengan omzet di bawah Rp 500 juta dari pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 di marketplace sesuai PMK 37/2025, menyederhanakan sistem pajak digital.

Pemerintah mewajibkan pedagang yang berjualan di marketplace memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai bentuk legalitas usaha.

Kemudahan mengakses layanan pelanggan via media sosial dimanfaatkan penipu dengan menyamar sebagai CS palsu, sehingga konsumen perlu meningkatkan kewaspadaan.

Pemerintah akan mengubah mekanisme pemungutan Pajak (PPh Pasal 22) untuk pedagang online via marketplace mulai Juli. Platform akan memotong pajak secara langsung.

Mendag menyatakan dengan memiliki NIB pelaku usaha bisa mendapatkan akses perbankan atau pembiayaan yang lebih mudah.

Pemerintah memperketat aturan untuk pedagang online dengan mewajibkan NIB lewat Permendag Nomor 19 Tahun 2026 dan rencana pemotongan PPh 22 sebesar 0,5% melalui marketplace mulai Juli 2026.

Menurut idEA, perlu ada pembedaan yang jelas antara praktik yang benar-benar menyesatkan dengan strategi promosi yang lazim digunakan dalam kegiatan perdagangan.

idEA mengatakan algoritma pada dasarnya digunakan hampir seluruh layanan digital. Ini untuk membantu pengguna menemukan produk, layanan, atau informasi yang relevan di tengah banyaknya pilihan.

Kementerian Perdagangan mewajibkan penyelenggara platform perniagaan elektronik atau e-commerce untuk menolak pendaftaran pedagang yang belum memiliki perizinan berusaha.

Keluhan seller soal potongan demi potongan di marketplace direspons pemerintah lewat Permendag Nomor 19 Tahun 2026. Aturan yang menjanjikan transparansi biaya marketplace ini mewajibkan adanya NIB.

Kemendag memasukkan platform Online Travel Agent (OTA) dalam aturan e-commerce baru Permendag Nomor 19 Tahun 2026. Apakah penyedia hotel rumaha akan diwajibkan memiliki izin usaha seperti NIB?

Kemendag memasukkan aplikasi ojol dalam Permendag Nomor 19 Tahun 2026 tentang e-commerce. Apakah driver ojek online harus memiliki perizinan berusaha, seperti NIB?

Kementerian UMKM menyiapkan PermenUMKM setelah Kemendag merilis Permendag tentang e-commerce. Berikut bocoran isinya.

Pemerintah saat ini mengatur pelaku ride hailing ke dalam cakupan PMSE melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 19 Tahun 2026.

Pemerintah memperkuat posisi pedagang di marketplace lewat Permendag Nomor 19 Tahun 2026 yang wajibkan transparansi biaya dan persetujuan seller untuk perubahan kebijakan.