Program Rice Cooker Gratis: Penyaluran Diserahkan ke Produsen
Pemerintah hanya punya waktu sekitar dua bulan untuk menyalurkan 500 ribu unit penanak nasi listrik atau rice cooker gratis kepada masyarakat. Namun, pengusaha masih mempertanyakan kebijakan penyaluran rice cooker yang rencananya diserahkan kepada produsen.
Wakil Ketua Umum Gabungan Perusahaan Industri Elektronik dan Alat-alat Listrik Rumah Tangga Indonesia (Gabel) Dharma Surjaputra mengatakan, pemerintah ingin menyerahkan tanggung jawab penyaluran rice cooker ke tangan masyarakat kepada para produsen. Hal ini yang masih menjadi ganjalan bagi para pengusaha yang ingin ikut dalam program tersebut.
"Kami kan produsen, tapi dibebani penyerahan barang hingga ke rumah tangga dan kami baru akan dibayar setelah barang diterima. Dalam pembahasan terakhir dengan pemerintah, masih seperti itu," ujar Dharma kepada Katadata.co.id, Selasa (17/10).
Ia mengatakan, tugas penyaluran tersebut membuat produsen harus menghitung secara matang biaya atas setiap pengadaan rice cooker. Apalagi, sebagian rumah tangga calon penerima yang dituju pemerintah kemungkinan berada di wilayah yang jauh untuk dijangkau.
"Kalau pengiriman ke Bekasi mungkin mudah untuk kami, tapi berapa biaya logistik untuk pengiriman ke Papua dan kami harus pastikan sampai ke rumah tangga penerima," ujarnya.
Dharma juga mengaku belum menerima informasi, berapa anggaran yang disiapkan pemerintah untuk setiap rice cooker beserta biaya penyalurannya. Ia sebagai pengusaha juga belum dapat memberikan hitungan atas biaya pengadaan setiap rice cooker karena harus menghitung penyaluran ke rumah tangga yang belum jelas.
"Apalagi waktunya sangat sempit, harus diselesaikan sebelum 15 Desember, karena terkait anggaran," ujarnya.
Meski demikian, Dharma mengatakan, para produsen tertarik untuk ikut serta dalam program pemerintah tersebut. Beberapa produsen dengan merek Cosmos, Miyako, Sanken, dan Maspion telah menyatakan minatnya untuk bergabung.
Menurut Dharma, produsen di dalam negeri mampu memenuhi kebutuhan 500 ribu unit rice cooker yang dibutuhkan untuk menjalankan program Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tersebut. Namun, masih terdapat sejumlah hambatan untuk memenuhi kebutuhan rice cooker sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan pemerintah.
"Urusannya ini kan di TKDN (tingkat kandungan dalam negeri). Banyak anggota kami yang sertifikasinya belum keluar. Demikian pula dengan sertifikat hemat energi.Kalau SNI kan sudah lama, ujar dia. Dharma yang juga menjabat sebagai presiden direktur PT Star Cosmos ini bercerita, baru satu produk Cosmos yang sudah memiliki sertifikasi TKDN. Ini karena pengajuan sertifikasi tersebut sudah dilakukan sejak awal tahun ini.
"Banyak juga teman-teman lain yang belum, karena memang sebelumnya hanya dua lembaga yang mengerjakan sertifikasi ini, sekarang sudah bertambah satu," kata dia.
Pemerintah memiliki kriteria rice cooker yang akan dibagikan secara gratis, antara lain memiliki kapasitas 1,8 liter dan 2,2 liter. Rice cooker tersebut harus memiliki kandungan dalam negeri yang dibuktikan dengan sertifikat TKDN, sesuai Standar Nasional Indonesia atau SNI, dan memiliki label hemat energi.
Kementerian ESDM belum mengumumkan rice cooker merek apa yang nantinya akan dibagikan kepada masyarakat. Namun, Menteri ESDM Arifin Tasrif hanya memastikan bahwa produk yang akan digunakan merupakan buatan dalam negeri dan memiliki TKDN yang tinggi.