Pengusaha: Dampak Penghentian Program Rice Cooker Gratis Minim

ANTARA FOTO/Andri Saputra/foc.
Pekerja memperlihatkan alat masak nasi listrik atau rice cooker yang dijual di salah satu tokoh di Kota Ternate, Maluku Utara, Kamis (12/10/2023).
Penulis: Andi M. Arief
Editor: Sorta Tobing
22/2/2024, 14.32 WIB

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membatalkan program pembagian rice cooker gratis. Realisasi penyaluran yang minim, hanya 324 ribu dari target 500 ribu unit, menjadi dasar keputusan tersebut. 

Gabungan Perusahaan Industri Elektronik Indonesia atau Gabel menyebut dampak penghentian program tersebut sangat minimal. Sebab, produsen yang terpilih memiliki tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) tinggi.

"Dengan kata lain, memang produsen tersebut juga produksi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri," kata Wakil Ketua Umum Gabel Dharma Surjaputra kepada Katadata.co.id, Kamis (22/2).

Tahun lalu, penjualan rice cooker cenderung stagnan. Dengan adanya program pemerintah tersebut, produsen sempat sedikit terbantu. Untuk tahun ini, Dharma mengatakan, para produsen memilih wait and see dengan adanya pemerintahan baru. 

Sebagai informasi, pembagian rice cooker gratis merupakan amanat Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2023. Program ini mulai berjalan pada akhir tahun lalu dan bertujuan untuk mendorong pemanfaatan energi bersih rumah tangga. 

Setidaknya ada lima merek yang mengikuti program itu, yaitu Cosmos, Maspion, Miyako, Sanken, dan Sekai. Penanak nasi listrik yang didistribusikan berkapasitas 1,8 liter hingga 2 liter, berlabel standar nasional Indonesia (SNI), dan memenuhi ketentuan TKDN. 

Kementerian ESDM melakukan penyediaan barang tersebut, meliputi biaya pembelian paket dan distribusi hingga ke rumah tangga calon penerima. Masyarakat tidak dipungut biaya apapun. 

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman P. Hutajulu mengatakan rice cooker telah dibagikan ke 36 provinsi, dengan 325 kabupaten atau kota, 2460 kecamatan, dan 12.961 desa atau kelurahan. Porsi terbesar ada di Jawa-Bali sebanyak 192.890 unit (56,30%).

Reporter: Andi M. Arief