Berita ESDM Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Aturan yang tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 144 Tahun 2026 itu ditujukan bagi badan usaha, jasa penunjang, dan asosiasi komoditas nikel dan bauksit.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan Indonesia memiliki beberapa peluang kerja sama bidang energi dengan Rusia.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah saat ini masih membahas terkait harga BBM non-subsidi.

Pemerintah menjaga stabilitas harga BBM dengan membatasi pembelian Pertalite dan Solar maksimal 50 liter per hari per mobil mulai 1 April 2026 untuk efisiensi subsidi.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan tidak ada kenaikan harga BBM subsidi maupun nonsubsidi per 1 April 2026 sesuai dengan arahan Presiden Prabowo.

Proyek pipanisasi gas ini menjamin ketersediaan energi yang lebih stabil serta memberi kepastian bagi pelaku industri dalam menghitung biaya produksi, menjaga keberlanjutan operasi, serta merencanaka

Kementerian ESDM memprioritaskan konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menjadi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di wilayah terpencil, tertinggal, dan terluar (3T).

Perang yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat (AS) ini telah mengakibatkan kenaikan harga minyak dunia.

Kementerian ESDM mengeklaim telah menyetujui rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) 300 juta ton untuk komoditas batu bara.

Kementerian ESDM memastikan Impor Energi AS senilai US$ 15 miliar tetap berjalan meski Mahkamah Agung AS membatalkan kebijakan tarif resiprokal Donald Trump.

Belum terbitnya persetujuan RKAB bisa berdampak pada kepastian suplai, termasuk pemenuhan DMO untuk PLTU.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan rencana pemerintah menyetop impor Solar mulai tahun ini tetap berlanjut.

Pemerintah memangkas kuota produksi Batu Bara dalam RKAB 2026 dari 790 juta ton menjadi 600 juta ton untuk menstabilkan harga dan menjaga cadangan.

Kementerian ESDM mengecualikan perusahaan PKP2B generasi 1 dan IUP BUMN dari pemangkasan kuota RKAB batu bara tahun ini karena kontribusi fiskalnya yang lebih tinggi.

Tahun lalu pemerintah memberikan persetujuan RKAB batu bara mencapai 1,2 miliar ton. Namun realisasinya pada 2025 total produksi batu bara hanya 790 juta ton.