BUMN akan Gandeng Frisian Flag Dukung Program Susu Gratis Prabowo
PT Rajawali Nusantara Indonesia atau ID Food akan menggandeng PT Perkebunan Nusantara dan PT Frisian Flag Indonesia untuk mendukung program minum susu gratis. Program ini merupakan bagian dari program Makan Bergizi Gratis yang akan dijalankan pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
Direktur Utama ID Food Sis Apik Wijayanto mengatakan kerja sama tersebut akan dilakukan anak perusahaan yang bergerak di bidang peternakan ayam, sapi, domba, kambing, dan kerbau, yakni PT Berdikari. Sis Apik mengatakan, Berdikari akan mengelola sapi perah, sedangkan PTPN akan menyediakan lahan peternakan.
"PTPN juga termasuk menyediakan pakan ternaknya, sehingga ekosistem sapi peran terbangun mulai dari pakan ternak, proses penggemukan, dan pemerahan," kata Sis Apik dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR, Senin (26/8).
Sis Apik mengatakan, daerah yang dicanangkan memproduksi susu sapi berada di dataran tinggi Jawa Barat, tepatnya di tanah milik PTPN VIII. Ekosistem tersebut juga akan melibatkan PT Frisian Flag Indonesia dari sisi teknologi produksi.
"Kerja sama dengan kedua entitas tersebut baru pada tahap penjajakan. Secepatnya akan siap, karena kami harus berlari cepat," ujarnya.
Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mendorong pihak swasta lokal untuk masuk dalam penyediaan susu dalam program susu gratis. Menurutnya, program susu gratis penting agar produksi susu domestik bisa masuk status swasembada.
Ia menilai penyediaan susu gratis harus berasal dari susu murni segar. Sebab, kualitas susu impor berbentuk bubuk tidak akan memenuhi tujuan program makan bergizi gratis, yakni menekan angka kekurangan gizi kronis nasional.
Oleh karena itu, Sudaryono memperkirakan total sapi perah yang dibutuhkan mencapai 1,3 juta ekor. Badan Pusat Statistik mendata populasi sapi perah pada 2022 sejumlah 507.075 ekor.
"Dengan kebutuhan yang besar, ini menjadi daya tarik bagi pengusaha swasta untuk mendatangkan sapi. Kami bersedia mencarikan lahan dna mempermudah izin, karena program ini menguntungkan negara," ujarnya.
Pemerintah mengalokasikan anggaran program makan bergizi gratis Rp 71 triliun atau 0,29% dari PDB pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025. Anggaran program ini masuk dalam salah satu poin alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp 722,6 triliun dan diharapkan dapat menyumbang peningkatan pertumbuhan ekonomi sekitar 0,1% pada 2025.
Bappenas atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebelumnya menghitung, perkiraan biaya pelaksanaan program makan siang dan susu gratis sebesar Rp 185,2 triliun pada 2025. Angka ini sempat muncul dalam pembahasan di rapat kabinet dipimpin Presiden Jokowi di Istana, Senin (26/2).
Perkiraan kebutuhan dana tersebut terdiri dari dana makan siang gratis sebesar Rp 75,6 triliun dan pemberian susu gratis Rp 25,2 triliun. Proyeksi biaya makan siang dan susu gratis ini dengan asumsi biaya makan siang gratis per hari sebesar Rp 15 ribu per anak dan biaya susu UHT Rp 5 ribu per anak.
Namun Ekonom Verdhana Sekuritas Heriyanto Irawan sempat membocorkan hasil pertemuannya dengan tim ekonomi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dengan sejumlah ekonom. Salah satunya terkait rencana untuk mengkaji alokasi makan bergizi gratis bisa di bawah Rp 15 ribu per anak.
Heriyanto menuturkan bahwa tim ekonomi Prabowo sudah menyetujui anggaran program tersebut sebesar Rp 71 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, sehingga alokasi penggunaannya akan disesuaikan.
"Kemudian tugasnya presiden terpilih ke tim ekonomi itu memikirkan apakah biaya makanan per hari itu bisa diturunkan menjadi lebih hemat dari Rp 15 ribu mungkin ke Rp 9 ribu, atau ke Rp 7.500 per anak?," kata Heriyanto dalam acara Market Outlook 2024 Mandiri Investasi, Selasa (16/7).