Sambut Ramadan, Penyaluran Beras SPHP Diperpanjang hingga Akhir Februari

Badan Pangan Nasional (Bapanas) resmi memperpanjang program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras hingga akhir Februari 2026. Kebijakan itu dilakukan untuk menstabilkan harga jelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri, 

Kebijakan ini ditempuh guna meredam potensi gejolak harga di tingkat konsumen di tengah kuatnya stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Program SPHP yang berjalan saat ini merupakan kelanjutan dari pelaksanaan tahun 2025. Perpanjangan di awal 2026 dilakukan melalui skema Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) oleh Bapanas agar penyaluran tidak terputus. 

Direktur SPHP Bapanas Maino Dwi Hartono mengatakan bahwa keberlanjutan program ini sangat penting untuk menjaga keterjangkauan harga pangan pokok bagi masyarakat.

“Stok Cadangan Beras Pemerintah saat ini paling tinggi, sehingga intervensi ke pasar bisa menekan harga beras,” ujar Maino dalam keterangannya, dikutip Senin (9/2). 

Bulog juga didorong mengakselerasi penjualan beras SPHP melalui berbagai kanal, termasuk Gerakan Pangan Murah (GPM). Tim Satgas Saber Pelanggaran Pangan Bapanas yang tengah turun ke daerah juga diminta membantu percepatan distribusi.

Hingga 31 Januari 2026, realisasi penjualan beras SPHP telah mencapai 902,7 ribu ton. Angka tersebut masih merupakan bagian dari perpanjangan program tahun 2025. 

Dalam warkat resmi Bapanas, Bulog diminta memaksimalkan distribusi melalui berbagai jalur, seperti pengecer di pasar rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, outlet pangan binaan pemerintah daerah dan BUMN, koperasi pemda, Rumah Pangan Kota, hingga ritel modern. 

Di sisi anggaran, program SPHP beras 2026 tercatat telah memperoleh persetujuan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) dari Kementerian Keuangan pada akhir Januari 2026. Meski demikian, proses administrasi pemindahan ABT ke anggaran Bapanas masih berjalan, sehingga pelaksanaan penuh SPHP 2026 diperkirakan baru dimulai pada Maret mendatang.

Nilai ABT yang disetujui mencapai Rp4,97 triliun, setara dengan subsidi penjualan sekitar 828 ribu ton beras SPHP. Dengan dukungan tersebut, pemerintah optimistis kontinuitas program dapat terjaga tanpa jeda.