Indonesia Incorporated Ala Prabowo Bisa Jadi Penyeimbang Agresivitas Danantara

Konsep Indonesia Incorporated yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto dinilai dapat menjadi penyeimbang atas kekhawatiran sebagian pelaku usaha terhadap ekspansi Danantara dan BUMN yang belakangan dianggap terlalu agresif masuk ke wilayah bisnis swasta.

Ekonom NEXT Indonesia Center, Herry Gunawan, menilai konsep tersebut pada dasarnya adalah bentuk kolaborasi pemerintah dan swasta.

“Ada kesadaran bahwa pemerintah tidak bisa bekerja sendiri karena peran swasta sangat vital,” ujar Herry kepada Katadata.co.id, Kamis (12/2). 

Ia menyoroti potensi ketidaksinkronan kebijakan, misalnya ekspansi BUMN dan Danantara yang dinilai terlalu agresif masuk ke sektor yang selama ini digarap swasta. “Pemerintah mestinya menurunkan tensi keterlibatan bisnis lewat BUMN, bukan justru memperluas,” Herry menambahkan.

Selain itu, Herry juga menyoroti komitmen fiskal pemerintah. Ia melihat belanja modal dalam APBN cenderung tergerus oleh belanja program. Padahal, jika ingin mendorong investasi, pemerintah harus memperkuat belanja modal sebagai katalis pertumbuhan.

“Tanpa keterlibatan swasta, terlalu sulit berharap ekonomi keluar dari jebakan pertumbuhan 5%,” tegasnya.

Data menunjukkan dominasi peran swasta dalam investasi nasional. Dalam buku Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2025, kontribusi swasta terhadap total investasi di Indonesia mencapai sekitar 86%, sementara sisanya berasal dari investasi publik, termasuk pemerintah dan BUMN. 

Sementara itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), investasi menyumbang sekitar 29% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2025, menjadikannya komponen terbesar kedua dalam struktur ekonomi nasional.

Menurut Herry, pendekatan kemitraan seperti ini juga dilakukan di Jepang dan Korea Selatan. Namun, ia mengingatkan tantangan terbesar bukan pada konsepnya, melainkan pada implementasi di lapangan.

Pandangan serupa disampaikan Ekonom CORE, Mochamad Faisal. Ia menilai paradigma Indonesia Incorporatedsebagai langkah tepat, mengingat kapasitas pemerintah melalui APBN relatif kecil dibandingkan skala ekonomi nasional.

“APBN sekitar Rp3.000 triliun memang besar secara nominal, tapi dibandingkan keseluruhan ekonomi, itu kecil. Pemerintah seharusnya berperan sebagai enabler, bukan pelaku utama,” kata Faisal.

Namun, ia menekankan pentingnya batas tegas dalam kemitraan pemerintah dan swasta. Menurutnya, kerja sama tersebut harus bebas dari konflik kepentingan (conflict of interest).

Faisal menjelaskan salah satu faktor yang membuat negara Asia Timur seperti Jepang dan Korea Selatan lebih maju dibandingkan Asia Tenggara adalah kejelasan batas antara pengambil kebijakan dan pelaku bisnis.

“Di sana ada kolaborasi, tapi pengambil kebijakan tidak berbisnis dan pebisnis tidak masuk pemerintahan. Tidak ada konflik kepentingan,” ujarnya.

Faisal juga mengingatkan pentingnya menjaga kepercayaan publik dan investor, terutama di tengah sorotan terhadap tata kelola pemerintahan dan efektivitas kebijakan. Ia menilai kehadiran Danantara seharusnya tidak mengambil ruang bisnis swasta, terutama proyek komersial yang layak secara ekonomi, melainkan menjadi mitra strategis.

Lebih jauh, ia menekankan agar kemitraan tersebut bersifat inklusif dan melibatkan UMKM. Selama ini, keterkaitan antara usaha besar dan usaha kecil dinilai masih lemah.

“Kalau ingin menciptakan lapangan kerja dan menumbuhkan kewirausahaan, harus ada kemitraan antara pengusaha besar dan UMKM. Harus ada efek menetes ke bawah (trickle down effect),” katanya.