MUI Haramkan Vape, 200 Industri Rokok Elektronik Indonesia Terancam

Kementerian Perindustrian merespons kebijakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang resmi menetapkan penggunaan rokok elektrik (REL) atau vape hukumnya haram. Ketentuan itu tercantum dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL) atau vape.

Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji mengatakan tak mau ikut campur di luar zona yang Kemenperin.

“Nah, kalau misalnya dari Kementerian Perindustrian, ya terserah aja. Perspektif MUI ya kami hargai aja. Kami enggak mau masuk ke zona yang kami tidak kuasai ya,” kata Sarmuji ketika ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (10/11). 

Terkait dampaknya terhadap industri, Sarmuji menilai perpindahan konsumen akan selalu terjadi, baik karena fatwa MUI maupun faktor lainnya. Menurutnya, setiap produk memiliki pangsa pasar dan konsumen loyal masing-masing. 

“Semua punya pangsa pasar sendiri. Ada yang loyal, ada yang mungkin memperhatikan fatwa MUI, ya silakan saja. Perpindahan itu akan selalu ada, dengan atau tanpa fatwa MUI sekalipun,” ujar Sarmuji.

Salah satunya larangan penggunaan vape bagi anggota kepolisian yang telah diberlakukan sebelumnya. Sarmuji juga mengatakan hingga saat ini pihaknya belum ada pertemuan dengan industri vape. Ia juga mengaku belum tahu persoalan yang mengancam pabrik atau industri vape. 

“Jadi tidak ada kesedian yang sempurna, tidak ada juga kebahagiaan yang sempurna, kalau ada dilarang di sini pasti yang lain juga akan tumbuh begitu. Jadi itu biasa saja semuanya? Ya kami hargailah, intinya kami hargai fatwa MUI,” ucap Sarmuji. 

200 Perusahaan Vape Beroperasi di Indonesia

Pasalnya Pembina Industri Ahli Madya Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kemenperin, Nugraha Prasetia Yogie, menjelaskan, industri vape memiliki kontribusi riil dan signifikan terhadap perekonomian nasional.  Hal itu ia ungkapkan dalam Focus Group Discussion (FGD) tentang Permasalahan Vape/Rokok Elektrik (REL) yang digelar Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (3/11), 

Ia menyebut saat ini sekitar 200 perusahaan industri rokok elektronik yang beroperasi di Indonesia, baik kategori cairan terbuka, cairan tertutup, maupun padat. Industri ini bakal menyerap hingga 100.000 tenaga kerja dari sektor hulu hingga hilir. 

Selain itu ia mengatakan akumulasi nilai investasi mencapai Rp 31 triliun serta menyumbang devisa ekspor hingga US$ 518 juta.

Sebelumnya fatwa haram tersebut ditetapkan di Jakarta pada Jumat (6/11), bertepatan dengan 26 Jumadil Awal 1448 Hijriah. 

Berikut bunyi lengkap ketentuan Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026:

Pertama: Ketentuan Umum

Dalam fatwa tersebut, MUI mendefinisikan rokok elektronik atau vape sebagai produk rokok yang menggunakan perangkat bertenaga baterai atau sumber energi lainnya untuk memanaskan cairan tertentu hingga menghasilkan uap atau aerosol yang dihirup penggunanya.

Cairan tersebut mengandung sejumlah bahan, antara lain nikotin, gliserin, dan zat penambah rasa.

Sementara itu, nikotin diartikan sebagai senyawa alkaloid yang secara alami terdapat dalam tanaman tembakau atau dihasilkan melalui proses sintesis. Senyawa ini digunakan sebagai bahan dalam produk rokok konvensional maupun rokok elektrik.

“Yang memiliki efek farmakologis terhadap sistem saraf, bersifat adiktif, serta berdampak negatif terhadap kesehatan,” demikian tertulis dalam fatwa tersebut, dikutip Selasa (10/11). 

Kedua: Ketentuan Hukum

Selain itu, MUI menetapkan vape sebagai perbuatan haram. Ketetapan ini didasarkan pada sejumlah pertimbangan, mulai dari risiko terhadap kesehatan, dampak kerusakan lingkungan, hingga upaya mencegah penyalahgunaan vape sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya.

MUI juga mengharamkan penyalahgunaan rokok elektrik untuk mengonsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

“Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram,” tegas MUI.

Ketiga: Rekomendasi

Dalam fatwa tersebut, MUI juga menyampaikan 12 rekomendasi kepada pemerintah, aparat penegak hukum, hingga masyarakat untuk mengendalikan peredaran dan penggunaan rokok elektrik atau vape.

Pertama, MUI meminta Presiden bersama DPR segera menyusun undang-undang yang mengatur larangan penggunaan vape beserta sanksi bagi pihak yang melanggar. Langkah ini dinilai penting untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Kedua, Presiden diminta segera mengambil langkah konkret untuk mengendalikan peredaran vape guna melindungi masyarakat dari paparan dan dampak negatif produk tersebut.

Ketiga, pemerintah perlu memperkuat koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan badan agar kebijakan pelarangan vape berjalan secara terpadu dan tidak diterapkan secara terpisah.

Keempat, MUI meminta Kementerian Kesehatan menyusun kebijakan larangan penggunaan rokok elektrik dengan mengutamakan prinsip perlindungan kesehatan masyarakat.

Kelima, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) diminta memperketat pengawasan terhadap produk vape. BPOM juga perlu memperkuat koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan aparat penegak hukum, terutama dalam pertukaran informasi dan penanganan produk vape.

Keenam, Kementerian Perindustrian diminta menghentikan penerbitan izin industri vape serta mengevaluasi kebijakan perizinan yang sudah berlaku. Evaluasi tersebut perlu mempertimbangkan risiko penyalahgunaan vape sebagai media peredaran dan konsumsi zat terlarang.

Ketujuh, Kementerian Keuangan diminta mengevaluasi kebijakan fiskal terkait produk vape dengan mempertimbangkan aspek perlindungan kesehatan masyarakat dan pencegahan penyalahgunaan produk.

Kedelapan, BNN bersama aparat penegak hukum diminta menutup celah peredaran narkotika melalui perangkat vape. Keduanya juga perlu menindak tegas praktik peredaran dan penyalahgunaan produk tersebut.

Kesembilan, aparat penegak hukum perlu menindak setiap bentuk penyalahgunaan perangkat vape untuk memproduksi, menyimpan, mendistribusikan, maupun mengonsumsi narkotika sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kesepuluh, MUI mengajak organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga pendidikan, pesantren, dan keluarga untuk meningkatkan edukasi mengenai keharaman penggunaan vape serta risiko kesehatan dan penyalahgunaannya.

Kesebelas, MUI mengimbau masyarakat menghindari penggunaan rokok elektrik sekaligus berperan aktif melindungi anak-anak dan remaja dari paparan serta ketergantungan nikotin.

Terakhir, MUI meminta seluruh pemangku kepentingan memperkuat koordinasi dan mengevaluasi efektivitas kebijakan pengendalian vape secara berkala. Evaluasi perlu menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat.

Keempat: Ketentuan Penutup

Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari memerlukan perbaikan dan penyempurnaan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

“Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, semua pihak diimbau untuk menyebarluaskan fatwa ini,” tulis fatwa MUI.