MUI Haramkan Vape, Industri Peringatkan Ancaman PHK 100 Ribu Pekerja

Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia atau APVI menyebut akan terjadi besar-besaran pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dampak ke investasi imbas kebijakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan penggunaan rokok elektrik (REL) atau vape.

Ketentuan itu tercantum dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape.

Ketua Umum APVI, Budiyanto Imam Suyanto mengatakan asosiasi vape keberatan atas perbedaan keputusan MUI mengenai rokok konvensional dan rokok elektrik. Dalam Ijtima Ulama MUI tahun 2009, kesepakatan soal haramnya merokok berlaku di tempat umum, bagi anak-anak, dan bagi ibu hamil. 

 Sedangkan fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang rokok elektrik menetapkan keharaman penggunaan secara umum dan mencakup produksi hingga perdagangan. 

 “Kami meminta MUI menjelaskan dasar perbedaan tersebut, terutama pertimbangan yang mendasari pengharaman sampai ke produksi dan penjualan, serta membuka ruang dialog dengan pihak-pihak yang terdampak,” ucap Budiyanto dalam keterangannya, Kamis (12/11). 

 Dari sisi industri, Budiyanto menyebut, APVI khawatir fatwa ini dapat menekan permintaan. Menurutnya, dampak jangka panjangnya, UMKM yang bergantung pada penjualan vape paling rentan apabila kebijakan ini berlangsung lama. Meski ia menyebut saat ini masih terlalu dini untuk memperkirakan besarnya penurunan penjualan atau jumlah usaha yang berpotensi tutup.

 Ia mengatakan dampaknya juga akan ada risiko PHJ apabila pemerintah resmi menerapkan larangan total. Mengutip Kementerian Perindustrian, Budiyanto mengatakan sekitar 100 ribu orang bekerja di rantai industri ini, dari produksi dan pengemasan hingga distribusi dan ritel. 

 “Besarnya potensi PHK bergantung pada cakupan larangan, apakah produksi untuk ekspor ikut terdampak, dan apakah ada masa transisi bagi perusahaan dan pekerja,” ucap Budiyanto. 

 Dalam jangka panjang, Budiyanto menyebut kebijakan ini juga dapat memengaruhi kepastian investasi dan kemampuan Indonesia mempertahankan pasar ekspor. Nilai investasi kumulatif industri saat ini tercatat sekitar Rp 31 triliun, dengan nilai ekspor rokok elektrik pada 2025 sekitar US$ 518 juta. 

 “Jika produksi untuk ekspor ikut dilarang, dampaknya perlu dihitung sampai ke kontrak yang sedang berjalan, kelangsungan pabrik, dan pekerjaan yang terkait dengan ekspor tersebut,” ucap Budianto. 

 Budiyanto juga menyoroti soal sanksi bahwa fatwa itu sendiri tidak otomatis memberlakukan sanksi negara. Wacana larangan total pun masih dalam kajian, kata Budiyanto, dan setiap sanksi harus punya dasar hukum serta ruang lingkup yang jelas. APVI mendukung penindakan tegas terhadap penyalahgunaan vape untuk narkotika dan penegakan larangan penjualan rokok elektrik kepada orang di bawah usia 21 tahun.

 Ia mengatakan pemerintah perlu menilai efektivitas pengawasan penjualan dan penindakan terhadap produk ilegal. Ia juga meminta pemerintah untuk membuka hasil kajian dampak terhadap kesehatan masyarakat, pekerja, UMKM, investasi, dan ekspor.

 “Sebelum mengambil keputusan, kami meminta pemerintah melibatkan MUI, pakar kesehatan, pelaku usaha, dan perwakilan pekerja,” ucap Budiyanto.