Retno Marsudi Ingin Rakyat Afghanistan Segera Dapatkan Vaksin

Kementerian Luar Negeri
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat melakukan pertemuan dengan Sekjen OKI, di sela sela Sidang Umum PBB ke-76 di New York, Rabu (22/9).
23/9/2021, 13.27 WIB

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mendorong komunitas internasional untuk mempercepat vaksinasi bagi rakyat Afghanistan melalui mekanisme dose-sharing.

Retno menyampaikan hal tersebut dalam pertemuan Menlu G-20 yang dihelat di sela-sela Sidang Umum ke-79 PBB di New York Amerika Serikat. Retno mengaku khawatir bahwa

kemajuan yang selama ini telah dicapai di Afghanistan dapat mengalami kemunduran, termasuk di bidang pembangunan dan pemberdayaan perempuan.

Retno melanjutkan, masyarakat internasional harus bersatu menyampaikan harapan yang sama. Ada tiga isu yang menjadi fokus utama di Afghanistan; pemerintahan inklusif, penghormatan terhadap HAM dan hak perempuan, serta memastikan agar wilayah Afghanistan tidak menjadi pusat pelatihan kegiatan terorisme. 

“Saya menyampaikan pentingnya Taliban memenuhi semua janji-janji yang telah disampaikan. Diperlukan langkah nyata untuk memenuhi janji tersebut,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (22/9).

Retno melanjutkan negara G-20 juga harus ikut berkontribusi mengatasi krisis kemanusiaan yang terjadi di Afghanistan. Menurutnya, keselamatan dan kesejahteraan rakyat harus menjadi prioritas utama. Salah satu hal mendesak saat ini selain pemenuhan kebutuhan dasar adalah percepatan vaksinasi. Mekanisme berbagi dosis (dose-sharing) bisa diterapkan untuk memastikan rakyat Afghanistan mendapatkan vaksin Covid-19. 

“Pendekatan pembangunan harus menjadi bagian dari strategi nation-building di Afghanistan,” Retno menambahkan. 

Sebelum pertemuan dengan para Menlu G-20, Retno Marsudi sudah lebih dulu bertemu dengan Menlu Turki Mevlut Cavusoglu pada Minggu (19/9). Isu Afghanistan juga menjadi pokok pembahasan dalam pertemuan bilateral itu. Keduanya menekankan peran penting Organisasi Kerjasama Islam (OKI) sebagai penyampai pesan kepada pemerintah sementara Afghanistan.