Retno Marsudi: Myanmar Tidak Merespons Baik Upaya ASEAN
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bertemu dengan Menteri Luar Negeri Malaysia Dato' Saifuddin Abdullah membicarakan sejumlah isu regional seperti persoalan Rohingnya dan Afghanistan.
Retno mengatakan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN mendatang hanya akan mengundang wakil pada level non politis. Hal ini karena baik Indonesia dan Malaysia menilai bahwa bahwa tidak terdapat perkembangan signifikan dalam implementasi 5 Points of Concensus yang sebelumnya telah dibahas dalam pertemuan darurat para Menteri Luar Negeri ASEAN pada 15 Oktober lalu.
"Upaya kita sebagai satu keluarga tidak mendapatkan respon yang baik dari militer Myanmar," ujar Retno seperti dikutip dari keterangan resmi pada Senin (18/10).
Lebih lanjut Retno menyampaikan bahwa keputusan tersebut tidak menghentikan komitmen ASEAN untuk menawarkan bantuan karena rakyat Myanmar memiliki hak dan pantas mengeyam perdamaian dan kesejahteraan. Selain itu dirinya menyampaikan bahwa keselamatan dan kesejahteraan (safety and wellbeing) rakyat Myanmar akan terus menjadi prioritas Indonesia.
Dalam kesempatan yang sama, Retno juga membahas mengenai isu Rohingya. Retno menyampaikan saat ini Indonesia terus mendorong agar ASEAN melanjutkan upaya untuk membantu repatriasi atau pemulangan para pengungsi ke Rakhine State, Myanmar. Situasi politik Myanmar saat ini disebutnya juga mempersulit proses tersebut.
Sebelumnya, sebanyak 94 orang pengungsi Rohingya dari negara bagian Rakhine, Myanmar telah dievakuasi ke daratan pantai setelah bertahan lama di kapal motor nelayan Aceh di kawasan Pantai Lancuk Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara. Rombongan pengungsi terdiri dari 15 orang laki-laki, 49 orang perempuan dan 30 orang anak-anak.
Pemerintah daerah dibantu oleh sejumlah lembaga dalam dan luar negeri menyediakan tempat hunian yang layak, sandang dan pangan, sarana ibadah dan layanan kesehatan. Sedangkan untuk anak-anak disediakan layanan psikososial.
Sebelumnya dalam pertemuan negara-negara Asia Tenggara atau ASEAN Leader Meeting (ALM) pada 24 April lalu, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa kekerasan militer di Myanmar harus dihentikan. Dalam pertemuan tersebut ada tiga hal yang diminta Indonesia kepada pimpinan militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing.
Pertama adalah penghentian kekerasan, kedua adalah pembentukan special envoy yang berisikan Ketua ASEAN yang merupakan Kepala Negara Brunei Darussalam Sultan Hassanal Bolkiah dan Sekretaris Jenderal ASEAN Dato Lim Jock Hoi.
"Permintaan komitmen ketiga adalah pembukaan akses bantuan kemanusiaan dari ASEAN yang dikoordinasikan Sekjen ASEAN bersama AHA Center (The ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management," ujar Jokowi.
Sebagai informasi, Myanmar berada dalam krisis sejak militer merebut kekuasaan dari pemerintahan terpilih yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi pada Februari 2021 lalu. Pihak militer menangkap penasihat negara Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, para politikus dari partai pemenang pemilu, yaitu Nasional untuk Demokrasi (NLD) dan sejumlah aktivis prodemokrasi dan hak asasi manusia (HAM) di negara tersebut.
Menurut data Lembaga Bantuan untuk Tahanan Politik Myanmar (AAP), lebih dari 600 korban telah tewas dalam aksi menentang kudeta yang terjadi setiap hari terutama di Ibu Kota Naypyidaw.