G7 Siapkan Sanksi Baru untuk Rusia, Sektor Energi Kembali Jadi Sasaran

Para pemimpin negara-negara Kelompok Tujuh atau Group of Seven (G7), akan mempersiapkan sanksi baru terhadap Rusia pada KTT G7 di Jepang pekan ini. Sanksi terbaru akan kembali menyasar sektor energi serta ekspor komoditas yang membantu upaya perang Rusia di Ukraina.

Langkah-langkah baru yang diumumkan oleh para pemimpin G7 selama pertemuan 19-21 Mei akan menargetkan penghindaran sanksi yang melibatkan negara ketiga, dan berusaha merusak produksi energi masa depan Rusia dan mengekang perdagangan yang mendukung militer Rusia.

Secara terpisah, pejabat AS juga mengharapkan anggota G7 akan setuju untuk menyesuaikan pendekatan mereka terhadap sanksi sehingga, setidaknya untuk kategori barang tertentu, semua ekspor secara otomatis dilarang kecuali barang tersebut termasuk dalam daftar barang yang disetujui.

Pemerintahan Biden sebelumnya telah mendorong sekutu G7 untuk membalikkan pendekatan sanksi kelompok tersebut, yang saat ini mengizinkan semua barang dijual ke Rusia kecuali jika secara eksplisit masuk daftar hitam. Perubahan itu dapat mempersulit Moskow untuk menemukan celah dalam rezim sanksi.

Sementara sekutu belum setuju untuk menerapkan pendekatan yang lebih restriktif secara luas. Para pejabat AS berharap bahwa di wilayah yang paling sensitif bagi anggota G7, militer Rusia akan mengadopsi anggapan bahwa ekspor dilarang kecuali mereka ada dalam daftar yang ditentukan. Area persis di mana aturan baru ini akan diterapkan masih didiskusikan.

“Anda harus berharap untuk melihat (aturan baru), di beberapa hal, terutama yang berkaitan dengan basis industri pertahanan Rusia, perubahan anggapan itu terjadi,” kata seorang pejabat AS yang menolak disebutkan namanya seperti dikutip Reuters, Senin (15/5).

Bahasa yang tepat dari deklarasi bersama para pemimpin G7 masih harus dinegosiasikan dan disesuaikan sebelum dirilis selama KTT G7 terdiri dari Amerika Serikat, Jepang, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, dan Inggris.

Tindakan para pemimpin G7 terhadap Rusia terjadi ketika sekutu Barat Ukraina mencari cara baru untuk memperketat sanksi yang sudah membatasi terhadap Rusia, mulai dari kontrol ekspor hingga pembatasan visa dan pembatasan harga minyak, yang telah menekan Presiden Rusia Vladimir Putin tetapi tidak menghentikan sepenuhnya -invasi yang dimulai lebih dari setahun yang lalu.

Beberapa sekutu AS telah menolak gagasan untuk melarang perdagangan secara luas dan kemudian mengeluarkan pengecualian per kategori.

Uni Eropa, misalnya, memiliki pendekatannya sendiri dan saat ini juga sedang menegosiasikan paket sanksi ke-11 sejak Rusia menginvasi Ukraina, dengan sebagian besar berfokus pada orang dan negara yang menghindari pembatasan perdagangan yang ada.

“Pendekatan yang kadang-kadang dibahas tentang 'kami melarang semuanya terlebih dahulu dan mengizinkan pengecualian' tidak akan berhasil dalam pandangan kami,” kata seorang pejabat tinggi pemerintah Jerman. “Kami ingin sangat-sangat tepat dan kami ingin menghindari efek samping yang tidak diinginkan.”

Sementara itu, setiap perubahan dalam bahasa, termasuk bahasa yang menyatakan bahwa perdagangan tertentu dilarang kecuali secara khusus dikecualikan, oleh para pemimpin G7 belum tentu menyebabkan lebih banyak larangan dengan segera atau bahkan perubahan sikap Rusia.

“Setidaknya pada hari pertama, perubahan anggapan itu tidak mengubah substansi dari apa yang diizinkan, tetapi itu penting untuk lintasan jangka panjang ke mana kita akan pergi dan pembatasan rezim secara keseluruhan,” kata pejabat AS itu.

Ukraina, yang didukung oleh senjata dan uang Barat, diperkirakan akan meluncurkan operasi serangan balasan besar-besaran dalam beberapa minggu mendatang untuk mencoba merebut kembali wilayah timur dan selatannya dari pasukan Rusia.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy berada di Eropa minggu ini untuk bertemu dengan Paus Fransiskus serta dengan para pemimpin dari Prancis, Italia, dan Jerman. “Dia akan berbicara dengan para pemimpin G7, baik secara virtual atau secara langsung, selama pertemuan puncak mereka di Hiroshima,” kata para pejabat itu.

Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev mengatakan bulan lalu langkah G7 untuk melarang ekspor ke negara itu akan menyebabkan Moskow menghentikan kesepakatan biji-bijian Laut Hitam yang memungkinkan ekspor biji-bijian penting dari Ukraina. Ketahanan pangan pasca perang juga diharapkan menjadi topik utama di G7.