Menlu Retno: ASEAN Harus Bersatu untuk Mewujudkan Perdamaian Myanmar
Para menteri luar negeri ASEAN berkumpul di Jakarta pada hari ini, Senin (4/9). Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan, Indonesia akan memastikan ASEAN bersatu untuk menangani masalah Myanmar.
“ASEAN hanya bisa maju dengan kekuatan penuh jika kita bisa memastikan solusi damai dan langgeng di Myanmar,” kata Retno ketika membuka Pertemuan para Menlu ASEAN (AMM) di Sekretariat ASEAN.
Ia mengatakan, para menlu akan meninjau secara komprehensif atas Konsensus Lima Poin (5PC) dan menyiapkan rekomendasi untuk dipertimbangkan oleh semua pemimpin ASEAN. Hal ini sesuai yang telah diamanatkan oleh para pemimpin ASEAN.
Konsensus Lima Poin, mencakup:
- Menyerukan penghentian kekerasan
- Dialog dengan semua pemangku kepentingan
- Menunjuk utusan khusus untuk memfasilitasi mediasi dan dialog
- Mengizinkan ASEAN untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga Myanmar
- Mengizinkan utusan khusus ASEAN untuk mengunjungi dan bertemu dengan pemangku kepentingan di Myanmar.
Meski sudah disepakati oleh para pemimpin ASEAN dan pimpinan junta militer Myanmar Min Aung Hlaing sejak April 2021, implementasi konsensus itu masih mandek. ASEAN menilai, tidak ada kemauan dari junta yang berkuasa di Myanmar untuk mengimplementasikan konsensus tersebut.
Selama masa keketuannya, Indonesia telah melakukan lebih dari 110 pendekatan dengan berbagai pihak di Myanmar. Pendekatan dilakukan, termasuk dengan Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) yang adalah pemerintah bayangan bentukan oposisi junta, Dewan Administrasi Negara (SAC) yang dibentuk militer, organisasi perlawanan etnis (EROs), serta masyarakat sipil Myanmar untuk membuka jalan menuju dialog inklusif. Adapun semua pendekatan dilakukan dengan tetap mengacu 5PC.
Penegasan oleh Menlu Retno terkait 5PC dilakukan setelah Thailand pada Juni mengadakan pertemuan yang mengundang perwakilan junta Myanmar. Junta Myanmar selama ini dikucilkan dari berbagai pertemuan ASEAN karena melanggar konsensus dan terus melakukan aksi kekerasan terhadap rakyatnya.
Thailand memberikan pembenaran atas pertemuan tersebut dengan mengatakan bahwa dialog dengan junta sangat diperlukan untuk melindungi negaranya, yang memiliki perbatasan panjang dengan Myanmar.
Krisis di Myanmar dipicu kudeta oleh militer terhadap pemerintah terpilih yang dipimpin Aung San Suu Kyi pada 1 Februari 2021, atas dugaan kecurangan pemilu. Sejak itu, Myanmar menghadapi krisis politik dan keamanan ketika junta merespons protes besar-besaran rakyat dengan kekerasan bersenjata, hingga mengakibatkan jatuhnya ribuan korban jiwa dan luka-luka.
Untuk kelima kalinya, Indonesia didapuk menjadi Keketuaan ASEAN. Situasi dunia tahun ini yang belum kondusif tentu menjadi tantangan tersendiri dalam mengemban amanah tersebut. Persaingan kekuatan besar dunia yang meruncing mesti dikelola dengan baik agar konflik terbuka dan perang baru tidak muncul, terutama di Asia Tenggara.
Keketuaan Indonesia juga diharapkan menjadi pintu bagi ASEAN untuk berperan aktif dalam perdamaian dan kemakmuran di kawasan melalui masyarakat ekonomi ASEAN. Untuk itu, Indonesia hendak memperkuat pemulihan ekonomi dan menjadikan Asia Tenggara sebagai mesin pertumbuhan dunia yang berkelanjutan.
Simak selengkapnya di https://katadata.co.id/asean-summit-2023 untuk mengetahui setiap perkembangan dan berbagai infomasi lebih lengkap mengenai KTT Asean 2023.
#KatadataAseanSummit2023 #KalauBicaraPakaiData