Presiden Yoon Suk Yeol Resmi Dimakzulkan Parlemen Korsel Pasca Darurat Militer
Parlemen Korea Selatan sepakat memakzulkan Presiden Yoon Suk Yeol usai melakukan pemungutan suara pada Sabtu (14/12). Ini adalah kedua kalinya dalam waktu kurang dari satu dekade pemimpin Negeri Ginseng menghadapi proses impeachment saat menjabat.
Atas keputusan itu, Yoon kini tidak boleh menjalankan kekuasannya hingga keputusan tersebut menjadi final di Mahkamah Konstitusi. Keputusan dramatis ini, melansir CNN, menandai puncak pertingkaian politik di negara tersebut usai Yoon secara mendadak mengumumkan kondisi darurat militer pada 3 Desember lalu.
Status darurat militer yang hanya berlangsung selama enam jam itu telah membuat ketegangan dan aksi protes meningkat di Korea Selatan. Rakyat terus mendesak agar Yoon segera turun dari jabatannya.
Partai-partai oposisi sempat mencoba memakzulkannya pada pekan lalu tapi Yoon berhasil selamat setelah anggota Partai Kekuatan Rakyat memboikot pemungutan suara. Partai yang berkuasa di Korea Selatan ini masih berharap Presiden akan mengundurkan diri secara sukarela.
Yoon kemudian memberikan pidato yang mengejutkan publik pada Kamis lalu. Ia masih membela keputusan darurat militernya, mengecam oposisi, dan mengklaim ia hanya berusaha menyelamatkan negara dan bersumpah untuk berjuang sampai akhir bersama rakyat.
Usai pidato itu, pemimpin partai berkuasa langsung menarik diri dari dukungannya terhadap Yoon dan mendukung pemakzulan sebagai satu-satunya cara mempertahankan demokrasi.
Ribuan pengunjuk rasa berkumpul di Seoul pada pagi tadi, menuntut Yoon mengundurkan diri menjelang pemungutan suara di parlemen. Hasilnya, sebanyak 204 anggota menyetujui impeachment tersebut dan 85 suara menolaknya.
Yoon kini menunggu putusan Mahkamah Konstitusi untuk mengonfirmasi nasibnya, yang dapat memakan waktu hingga enam bulan. Ia akan menjadi presiden Korea Selatan kedua yang digulingkan dari jabatannya melalui pemakzulan setelah Park Geun-hye, pemimpin perempuan pertama negara itu.
Berdasarkan hukum Korea Selatan, Perdana Menteri Han Duck-soo akan menjabat sebagai penjabat presiden. Namun, Han juga menghadapi masalah politiknya sendiri dan sedang diselidiki atas perannya dalam keputusan darurat militer.
Sejak menjabat pada tahun 2022, Yoon telah menghadapi kebuntuan politik dengan parlemen yang mayoritas oposisi. Ia tidak dapat bergerak maju dalam undang-undang untuk memotong pajak dan melonggarkan peraturan bisnis, karena pesaing utamanya di Partai Demokrat menggunakan badan legislatif untuk memakzulkan anggota kabinet utama dan menahan rancangan undang-udang anggaran.
Yoon berpendapat bahwa rasa frustrasinya dengan kebuntuan politik mendorongnya untuk mengambil langkah berani, yang mengejutkan tidak hanya anggota partainya sendiri tetapi juga banyak pemimpin militer.
Dalam pidato larut malamnya yang mengumumkan darurat militer, Yoon menuduh oposisi melakukan aktivitas "anti-negara" dan bersekongkol dengan Korea Utara, tanpa memberikan bukti. Tuduhan ini langsung dibantah oleh lawan-lawannya. Ia juga menggambarkan tindakannya sebagai satu-satunya cara untuk memecahkan kebuntuan politik di parlemen.
Namun, tindakannya disambut dengan keterkejutan dan kemarahan di seluruh negeri, yang masih sangat terluka oleh kebrutalan darurat militer pada era 1980an. Sejak saat itu, tekanan terhadap Presiden meningkat, dengan polisi, parlemen, jaksa penuntut, dan badan antikorupsi meluncurkan investigasi terpisah terhadap Yoon atas tuduhan pengkhianatan.
Pada hari Selasa lalu, anggota parlemen menyetujui untuk menyelidiki apakah Yoon melakukan pemberontakan dan menyalahgunakan kekuasaannya dengan mengeluarkan darurat militer. Keesokan harinya, polisi Korea Selatan menyerbu kantor presiden dan Yoon juga dilarang meninggalkan negara itu.