Presiden AS Donald Trump, Presiden Cina Xi Jinping, dan Presiden Rusia Vladimir Putin diperkirakan menggelar pertemuan trilateral di sela-sela KTT Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) di Shenzhen, Cina, pada 18–19 November ini. Jika terwujud, pertemuan itu bakal menjadi pertemuan trilateral pertama ketiga pemimpin dunia tersebut.

Dalam kesempatan itu, Trump, Xi, dan Putin dijadwalkan membahas sejumlah persoalan strategis global, terutama pengendalian dan pengurangan persenjataan nuklir.

Gedung Putih telah mengonfirmasi rencana kehadiran Trump dalam KTT APEC sekaligus menyampaikan keinginan presiden AS itu untuk membicarakan isu proliferasi senjata nuklir. Rusia juga mengonfirmasi bahwa Putin akan berpartisipasi dalam pertemuan bersejarah dengan Xi dan Trump pada KTT APEC di Shenzhen pada pekan mendatang.

“Kesepakatan telah tercapai untuk mengadakan pertemuan trilateral pada tanggal 19 (November) antara Presiden Putin, Presiden Xi, dan Presiden Trump. Pertemuan ini akan berlangsung di Shenzhen di sela-sela KTT APEC,” kata Juru Bicara Kremlin, Dmitry Peskov, kepada kantor berita TASS.

Namun, Pemerintah Cina belum memberikan konfirmasi resmi mengenai rencana pertemuan tersebut. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Mao Ning mengatakan, Beijing masih menjalin komunikasi dengan pihak-pihak terkait mengenai kemungkinan pertemuan ketiga kepala negara.

Juru Bicara Gedung Putih Olivia Wales menyatakan Trump memandang penyebaran senjata nuklir sebagai ancaman serius bagi keamanan global. "Presiden Trump meyakini bahwa penyebaran senjata nuklir merupakan sesuatu yang sangat berbahaya," ujarnya dikutip dari Independent, Minggu (15/11).

Pernyataan tersebut menunjukkan keinginan Washington untuk mendorong pembahasan pengendalian senjata nuklir tidak hanya melibatkan Amerika Serikat dan Rusia, tetapi juga Cina. 

Langkah itu juga menjadi semakin relevan setelah perjanjian New Strategic Arms Reduction Treaty (New START) antara AS dan Rusia berakhir pada Februari 2026. Perjanjian yang ditandatangani pada 2010 itu sebelumnya membatasi jumlah persenjataan nuklir strategis kedua negara.

Trump menolak proposal Rusia untuk memperpanjang perjanjian tersebut. Sebaliknya, dia menginginkan kesepakatan baru yang lebih modern dengan melibatkan Cina.

Namun, Beijing selama ini menolak bergabung dalam negosiasi pengendalian senjata nuklir trilateral. Cina menilai keterlibatannya dalam pembicaraan tersebut belum adil dan realistis mengingat jumlah persenjataan nuklirnya masih jauh lebih kecil dibandingkan AS dan Rusia.

Direktur John L Thornton China Center di Brookings Institution, Ryan Hass, menilai Cina khawatir keterlibatannya dalam negosiasi justru akan menempatkan Beijing pada posisi yang tidak setara dengan Washington dan Moskow. Seorang pejabat senior pemerintahan Trump juga mengakui pertemuan tersebut kemungkinan belum menghasilkan kesepakatan konkret mengenai pengendalian senjata nuklir.

Perang Ukraina dan Taiwan Tak Masuk Agenda

Di luar persoalan nuklir, perang Rusia-Ukraina diperkirakan tidak menjadi pembahasan utama dalam pertemuan ketiga pemimpin tersebut.

Seorang pejabat AS menyebut Washington tidak berencana mengangkat konflik Ukraina dalam pembicaraan trilateral. Pemerintah AS saat ini tengah menjalankan jalur diplomasi tersendiri untuk mengupayakan penyelesaian konflik tersebut.

Utusan AS Steve Witkoff dan Jared Kushner bahkan dijadwalkan mengunjungi Ukraina dan Rusia pada pekan yang sama.

Sementara itu, Cina memandang perang Ukraina sebagai persoalan Eropa dan tidak ingin menjadikan konflik tersebut sebagai bagian dari agenda pertemuan. "Cina pada dasarnya tidak menjadi bagian dari jalur diplomasi tersebut," kata pejabat AS itu.

Isu Taiwan juga diperkirakan tidak menjadi pembahasan utama. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran bahwa ketiga negara besar tersebut berpotensi membicarakan kepentingan strategis dan pengaruh geopolitik masing-masing tanpa melibatkan negara-negara yang terdampak langsung.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sebelumnya menyampaikan kekhawatirannya agar pertemuan tersebut tidak berkembang menjadi semacam Konferensi Yalta baru. "Kami benar-benar tidak ingin pertemuan ini berubah menjadi Yalta jilid dua, tiga, atau empat," kata Zelensky.

Pernyataan tersebut merujuk pada Konferensi Yalta pada 1945, ketika pemimpin Uni Soviet Joseph Stalin, Presiden AS Franklin D Roosevelt, dan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill membahas pengaturan tatanan dunia setelah Perang Dunia II. Perbandingan tersebut mencerminkan kekhawatiran bahwa negara-negara berkekuatan besar dapat menentukan pembagian pengaruh geopolitik tanpa melibatkan negara yang kepentingannya dipertaruhkan.

Ryan Hass menilai pertemuan Trump, Xi Jinping, dan Putin berpotensi mengirimkan sinyal yang mengkhawatirkan bagi sekutu-sekutu AS, terutama Ukraina dan Taiwan. Kekhawatiran tersebut tidak terlepas dari kedekatan hubungan Xi Jinping dan Putin. Kedua pemimpin tercatat telah bertemu lebih dari 40 kali sejak 2013.

Rusia Dorong Tatanan Dunia Multipolar

Bagi Rusia, pertemuan trilateral tersebut juga memiliki arti simbolis dalam memperkuat posisi Moskow di tengah dinamika geopolitik global. Ideolog nasionalis Rusia, Alexander Dugin, memandang pertemuan tersebut sebagai bentuk pengakuan terhadap tatanan dunia multipolar yang selama ini didorong Moskow.

Konsep dunia multipolar merujuk pada tatanan internasional yang tidak lagi didominasi satu kekuatan besar, melainkan melibatkan sejumlah negara yang memiliki pengaruh strategis dan ekonomi.

Kendati demikian, sejumlah analis menilai pertemuan tersebut belum tentu menghasilkan terobosan konkret dalam menyelesaikan berbagai konflik internasional. Pofesor politik internasional di Lancaster University, Simon Mabon, memperkirakan pertemuan tersebut lebih berpotensi menghasilkan momentum diplomatik dan simbol kedekatan antarpemimpin, alih-alih kesepakatan substantif.

Dia juga meragukan pertemuan tersebut dapat menghasilkan solusi langsung terhadap konflik yang berlangsung di Ukraina maupun Iran.