Demi Tol Laut, Insentif Pajak Industri di Wilayah Timur Diperpanjang

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah bakal memperpanjang masa berlaku insentif pajak bagi industri di Indonesia timur. Hal itu sebagai langkah mengoptimalkan program tol laut.

Selama ini, program tol laut dinilai tak optimal karena minimnya industri di Indonesia timur. Alhasil, jumlah muatan yang berasal dari Indonesia timur ke barat menjadi sedikit.

Sedangkan jumlah muatan yang berasal dari Indonesia barat ke timur biasanya penuh. Hal itu lantas membuat biaya pengiriman logistik antar wilayah menjadi mahal.

"Tax allowance dan tax holiday akan diberikan kepada industri yang dibangun di Indonesia timur. Dengan demikian akan mengurangi pengiriman barang dari Indonesia barat," ujar Luhut di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (5/4)

(Baca: Jokowi Kecewa Tol Laut Gagal Pangkas Biaya Logistik Antardaerah)

Pemerintah pun tengah memilah sektor industri yang akan mendapatkan insentif tersebut. Sebab, Luhut menyebut pemberian tax allowance dan tax holiday itu akan berbeda-beda di setiap sektor industri.

Kendati demikian, dia memastikan industri makanan dan minuman serta industri bahan baku akan mendapatkan insentif tersebut pada tahap awal. "Misalnya industri makanan dan minuman, di Jawa mendapat tax holiday-nya 15 tahun, di sana kami bisa berikan untuk 20 tahun," kata Luhut.

Lebih lanjut, pemerintah juga akan memberi subsidi sebesar Rp 400 miliar untuk 26 trayek tol laut. Luhut mengatakan, subsidi ini tak hanya diberikan dari pelabuhan ke pelabuhan saja. "Tapi (pemberian subsidi) juga sampai ke penerimaan," kata dia.

Presiden Joko Widodo sebelumnya kecewa dengan program tol laut yang telah bergulir sejak 2015 lalu. Sebab, program tersebut tak mampu mengurangi disparitas harga antardaerah maupun memangkas biaya logistik antardaerah.

Jokowi menyebutkan biaya pengiriman barang dari Jakarta ke Padang, Medan, Banjarmasin, hingga Makassar masih lebih mahal dibandingkan dari Jakarta ke Hong Kong, Bangkok, dan Shanghai.

Biaya pengiriman barang dari Surabaya ke Makassar bahkan jauh lebih tinggi dibandingkan ke Singapura. “Ini yang harus dibenahi bersama sehingga tujuan awal dari tol laut untuk menekan disparitas harga antarwilayah dapat tercapai,” kata Jokowi.

(Baca: Pemerintah Luncurkan Konsep Investasi Hijau di Papua dan Papua Barat)