PAJAK: Berita Pajak Terbaru - DJP Online - Info Perpajakan

Hippindo meminta pemerintah segera menerapkan aturan pajak marketplace untuk menciptakan persaingan usaha yang lebih adil.

Purbaya menyebut, fungsi Babinsa bukan untuk membantu petugas pajak memungut penerimaan negara.

Pemerintah menunda penerapan pajak marketplace hingga 1 November. DJP memastikan PPh Pasal 22 yang telanjur dipungut marketplace akan dikembalikan kepada pedagang.

Pemerintah kembali menunda penerapan pajak marketplace oleh Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli. Asosiasi menilai kepastian regulasi menjadi kunci agar pelaku usaha tidak bingung.

PPh Pasal 22 yang telah dipungut oleh marketplace sehubungan dengan penunjukkan sebelumnya akan dikembalikan ke pedagang.

Purbaya menyatakan pemungutan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 atas penghasilan pedagang online ditunda hingga kondisi ekonomi dan daya beli membaik.

Pemprov DKI Jakarta berencana menyesuaikan Pajak Kendaraan Listrik secara bertahap setelah kehilangan potensi pendapatan daerah hingga Rp 2 triliun per tahun dari pembebasan pajak.

Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli mulai memungut pajak besok l, 1 Agustus. Ekonom menilai skema berbasis omzet bisa menekan margin dan memicu kenaikan harga.

Seller Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Blibli masih bisa bebas dari potongan pajak 0,5%. Syaratnya, mereka harus mengajukan dokumen tertentu ke marketplace.

Seller marketplace memprotes pajak 0,5% yang dipotong dari omzet bruto. DJP menegaskan aturan baru hanya mengubah mekanisme pembayaran, bukan menambah beban pajak.

Jepang berencana menurunkan sementara pajak penjualan makanan dan minuman dari saat ini sebesar 8% menjadi 1%, berlaku mulai April 2027.

MUI mendorong pemerintah memperbarui regulasi pajak agar zakat diakui sebagai tax credit, bukan tax deduction, untuk menghapus beban ganda bagi umat Islam.

Pemerintah memberikan sederet insentif di kawasan Pusat Finansial Internasional (PFII), mencakup pembebasan dan pengurangan PPh, PPN dan/atau PPnBM, serta fasilitas kepabeanan.

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai insentif pajak yang sangat besar tersebut berpotensi memicu kebocoran penerimaan negara apabila dimanfaatkan melalui rekayasa transaksi.

Istana Kepresidenan menegaskan belum ada pembahasan untuk melibatkan Babinsa TNI dan Bhabinkamtibmas Polri dalam kegiatan pengawasan pajak, menanggapi sorotan publik.