PAJAK: Berita Pajak Terbaru - DJP Online - Info Perpajakan

Direktorat Jenderal Pajak akan memberikan penghapusan sanksi administrasi perpajakan, mulai dari sanksi bunga hingga denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Menteri Agama, Nasaruddin Umar menegaskan pajak dan zakat tidak seharusnya dipertentangkan karena keduanya memiliki tujuan untuk kemaslahatan publik.

Data yang terintegrasi lintas kementerian harus diarahkan untuk menyasar wajib pajak besar di sektor pertambangan, perkebunan, ekspor-impor, dan industri manufaktur.

Hashim menjelaskan fenomena gray market atau ekonomi yang tidak tercatat ini terjadi secara masif pada transaksi jasa harian masyarakat.

Pemanfaatan teknologi AI memungkinkan petugas pajak memantau perubahan kekayaan wajib pajak lebih cepat, tanpa harus menunggu hingga satu atau dua tahun kemudian.

Wakil Menteri Keuangan, Nurkholisoh Ibnu Aman mengatakan, penggunaan teknologi berbasis AI ini untuk mendeteksi ketidaksesuaian data transaksi yang berpotensi mengindikasikan risiko perpajakan.

Menurut Ekawati, tantangan transisi ekonomi sirkular tidak semata-mata terletak pada ketiadaan kebijakan, tetapi juga pada ketidakselarasan antarinstrumen, antaraktor, dan antarlevel pemerintahan.

Penerapan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 melalui marketplace mulai berlaku pada 1 Oktober 2026.

Empat marketplace ditunjuk sebagai pemungut pajak pedagang online, yakni Shopee, Blibli, Tokopedia, dan Lazada.

Pemberlakuan pajak marketplace resmi dimajukan ke 1 Oktober. idEA mengungkapkan potensi adanya kendala teknis saat masa transisi, serta menekankan petingnya informasi jelas ke seller.

Pemerintah mempercepat pemberlakuan pajak marketplace dari 1 November menjadi 1 Oktober.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mengkaji perubahan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Kajian itu termasuk pertimbangan dampaknya terhadap pekerja dan juga penerimaan negara.

Pemerintah menyiapkan insentif pajak dan perluasan program stimulus ekonomi untuk 2027, termasuk program magang, guna menjaga daya beli dan mendorong aktivitas ekonomi.

Aturan baru pengawasan restitusi pajak diatur dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 yang diketok pada Selasa (29/9).

Banggar menyetujui postur SPBN 2027 dengan belanja negara mencapai Rp 4.106,26 triliun. Defisit APBN ditetapkan sebesar Rp671,16 triliun atau 2,4% terhadap produk domestik bruto (PDB).