Dalam hal menekan tingkat kemiskinan, Pemerintah Daerah Sekadau termasuk lumayan berhasil. Pada 2018, persentase penduduk miskin di Sekadau sebesar 6,17 persen, di bawah rata-rata Provinsi Kalimantan Barat yaitu 7,37 persen. Namun masih banyak pekerjaan rumah bagi Sekadau.
Dengan skor Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2017 sebesar 63,04, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat tergolong daerah dengan tingkat pencapaian pembangunan yang sedang. Untuk meningkatkan kualitas pembangunannya, Pemerintah Kabupaten Sekadau terus berinovasi, terutama dalam bidang kesehatan.
Inovasi pertama adalah puskesmas jiwa rawat inap Selalong yang telah dioperasikan sejak tahun 2005. Sebagai catatan, Indonesia hanya memiliki dua puskesmas jiwa rawat inap, yakni di Sekadau dan Bojonegoro, Jawa Timur. Keberadaan fasilitas kesehatan tersebut merupakan salah satu bukti nyata kesungguhan Pemerintah Kabupaten Sekadau untuk meningkatkan kualitas kesehatan warganya. Bahkan, tidak sedikit masyarakat dari daerah lain yang berobat ke puskesmas tersebut.
Pada tahun 2018, terdapat sekitar 56 kasus gangguan jiwa di Kabupaten Sekadau. Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau, Drs. Zakaria, M.Si. menyampaikan bahwa dengan pasien yang jumlahnya tidak sedikit tersebut dapat ditangani secara cepat, tepat dan tanpa biaya. Pada umumnya, sebelum ada puskesmas itu para penderita gangguan jiwa mendapatkan perlakuan yang tidak tepat dari orang-orang di sekitarnya, seperti dipasung dan dikucilkan.
Selain membangun puskesmas bagi penderita gangguan kejiwaan, Pemerintah Kabupaten Sekadau tengah menjalin kemitraan dengan Universitas Padjadjaran (UNPAD) untuk memenuhi kebutuhan dokter spesialis di rumah sakit umum daerah (RSUD). Kabupaten tersebut juga menawarkan program beasiswa bagi dokter umum yang ingin melanjutkan studi dokter spesialis. Setelah studinya selesai, sang dokter diminta mengabdi di RSUD Sekadau.
Dokter di Sekadau memang masih jarang. Saat ini, tenaga kesehatan di Sekadau masih didominasi oleh perawat dan bidan, dengan jumlah mencapai 557 orang. Jumlah dokter umum sebanyak 19 orang, sedangkan tenaga dokter spesialis hanya 4 orang. Keahlian yang ditargetkan dapat terisi dari program kemitraan dokter spesialis tersebut adalah dokter spesialis kebidanan dan penyakit kandungan, dokter spesialis bedah, dokter spesialis penyakit dalam dan dokter spesialis anestesi.
Prioritas lain Pemerintah Kabupaten Sekadau di bidang kesehatan adalah mengejar target bebas dari masalah buang air besar sembarangan (Open Defecation Free – ODF). Dari 87 desa yang ada, tercatat baru 8 desa yang mendapatkan status ODF. Desa-desa tersebut adalah Lubuk Tajau, Pantok, Meragun, Nanga Kiungkang, Menua Prama, Semabi, Selalong dan Sekonau.
Pemerintah Kabupaten Sekadau menargetkan sebanyak 80 persen desa sudah ODF pada 2020. Hal ini masih menjadi permasalahan sanitasi utama di Kabupaten tersebut, karena banyaknya desa yang dilintasi oleh sungai. Selain itu, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap jamban saat ini baru sekitar 71 persen. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sekadau meluncurkan program jambanisasi. Pemerintah Kabupaten Sekadau membangun jamban umum secara masif, terutama untuk masyarakat yang tinggal di sepanjang sungai.