Menko PMK Pratikno menyebut pemerintah bakal mempercepat penanganan dan pemulihan wilayah terdampak banjir dan longsor di Provinsi Aceh seiring mendekatnya bulan suci Ramadan.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjamin pemulihan pasokan listrik di sejumlah wilayah Aceh yang terdampak banjir dan dan tanah lonsor dapat segera pulih.
Pemerintah melalui Menko PMK: fokus tanggap darurat banjir dan longsor di Sumatera sambil mulai menyiapkan skema rehabilitasi, rekonstruksi, dan hunian bagi warga terdampak.
Pemerintah jalankan modifikasi cuaca untuk menekan hujan ekstrem dan risiko bencana susulan, sambil percepat pengiriman bantuan ke wilayah terdampak di Sumatera.
Kemenkeu bersiap menerapkan bea keluar untuk ekspor emas, bertujuan mengendalikan harga domestik dan membuka peluang hilirisasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Mengulas terobosan Kredit Pemerintah yang telah terserap maksimal untuk menggerakkan ekonomi, mencakup kenaikan investasi dan konsumsi yang memperkuat sektor riil.
Utang Luar Negeri Indonesia di triwulan ketiga 2025 menurun menjadi US$424,4 miliar, dipengaruhi oleh pengurangan minat investor pada Surat Berharga Negara dan perlambatan pertumbuhan sektor ekonomi.
Konsumsi masyarakat Indonesia pada kuartal III 2025 tetap rendah dengan pertumbuhan hanya 4,89%, mendukung saran untuk reformasi sisi supply dan menciptakan pekerjaan sebagai solusi.
Pemerintah akan membuka kesempatan pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan di akhir tahun 2025 dengan tujuan untuk mengaktifkan kembali kepesertaan bagi yang menunggak.
Menghadapi rilis data ekonomi BPS, ekonom memperkirakan perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal III 2025, sementara Bank Indonesia mengungkapkan optimisme yang kuat akan pencapaian.
Menteri Airlangga Hartarto, memfokuskan pada pengembangan Data Center domestik dan AI untuk menunjang kedaulatan data dan meningkatkan ekonomi digital di kawasan ASEAN.
Presiden Prabowo mengesahkan PP dengan dasar hukum bagi pemda, BUMN, dan BUMD untuk pinjaman APBN, namun Kemenkeu perlu tetapkan batasan efektif guna mencegah peningkatan utang tak produktif.