PEMERINTAH: Berita Pemerintah Indonesia Hari Ini

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan perjuangannya menghadapi kelompok yang menolak kebijakannya untuk kemajuan demokrasi dan transparansi di Indonesia.

Riset Celios mengungkap potensi kerugian Rp 8,5 triliun dari korupsi dalam Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia, menyoroti risiko dalam skema sentralistik yang diusulkan pemerintah.

Pemerintah resmi menaikkan PPN dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025, perubahan ini kembali diperdebatkan sebagai kenaikan yang setara dengan 9%.

Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, meminta pemerintah untuk memitigasi dampak kenaikan PPN dari 11% ke 12%, dengan fokus pada perlindungan sosial dan subsidi yang lebih besar bagi masyarakat miskin.

Menko Airlangga mendukung kelangsungan produksi Sritex meski Mahkamah Agung menolak kasasi terkait status pailit, menjanjikan berbagai insentif untuk menjaga operasional dan lapangan kerja.

Presiden Prabowo Subianto mendiskusikan dukungan untuk Palestina dan upaya penguatan Islam moderat dengan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi, serta meningkatkan kerja sama pendidikan.

Presiden Prabowo Subianto, dalam pidato di Mesir, memberikan kesempatan kepada koruptor untuk bertobat dengan syarat mengembalikan hasil curian ke negara.

Utang luar negeri Indonesia menurun menjadi US$ 423,4 miliar pada Oktober 2024 dibandingkan bulan sebelumnya, meskipun tumbuh 7,7% secara tahunan. Penurunan ini hasil dari manajemen utang pemerintah.

Pemerintah akan menaikkan PPN menjadi 12% pada 2025, dengan pengecualian untuk kebutuhan pokok dan beberapa jasa, sementara pemerintah menanggung 1% kenaikan untuk barang tertentu.

BRIN menyampaikan solusi untuk mengatasi penurunan jumlah kelas menengah di Indonesia, menyoroti dampaknya pada ekonomi nasional dan menekankan pentingnya kebijakan pendukung.

Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya pencegahan kebocoran dalam APBN dan memastikan efisiensi anggaran untuk kesejahteraan rakyat pada penyerahan DIPA 2025.

Pada 2025, PPN akan naik menjadi 12% hanya untuk barang mewah, berpotensi mempengaruhi harga barang sehari-hari dan meningkatkan biaya hidup keseluruhan, termasuk bagi ekonomi menengah ke bawah.

Menko Airlangga Hartarto, mengemukakan pengembangan KEK sebagai langkah vital pemerintah untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% di tengah kondisi geopolitik yang dinamis.

Pada 2025, pemerintah akan menaikkan PPN menjadi 12% hanya untuk barang mewah, memicu kebutuhan akan kejelasan definisi barang mewah yang terpengaruh.