PEMERINTAH: Berita Pemerintah Indonesia Hari Ini

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengumumkan tiga program mudik gratis untuk Lebaran 2025, yang akan diintegrasikan melalui platform digital Nusantara Hub, memudahkan pendaftaran dan pengawasan.

Pertamina berikan diskon tiket pesawat selama Lebaran 2025 serta menyesuaikan harga avtur di 37 lokasi bandara, sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk mendukung mudik.

Kemenker berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mempercepat pendataan ulang dan rencana penempatan kembali pekerja Sritex yang telah di-PHK, dengan memanfaatkan aset perusahaan.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menanggapi insiden korsleting di Gedung Pusat yang tidak berdampak besar berkat fungsi proteksi yang efektif.

Pemerintah berencana membangun 100 Sekolah Rakyat yang menyasar masyarakat miskin dengan dana dari Kementerian Sosial dan konstruksi oleh Kementerian Pekerjaan Umum, guna menciptakan pendidikan.

Cadangan devisa pada Februari 2025 turun US$ 1,6 miliar dibandingkan bulan lalu, dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah dan upaya stabilisasi nilai tukar rupiah.

Hippindo mendorong Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk memberikan relaksasi pajak kepada peritel yang terdampak banjir, di tengah persiapan Ramadan dan Idul Fitri 2025.

Kemenhub memperluas studi untuk kereta semi cepat hingga Surabaya, memberikan opsi rute utara dan selatan, dengan potensi investasi swasta atau kerja sama pemerintah.

Proyek kereta gantung perkotaan di Indonesia tidak akan dibiayai oleh negara, dengan potensi investasi mencapai Rp 2 triliun. Kereta ini ditargetkan sebagai feeder untuk MRT dan LRT.

Korupsi dan tata kelola pemerintahan yang buruk dapat menyebabkan kepercayaan terhadap institusi negara hilang.

Hashim Djojohadikusumo memperjuangkan insentif bagi mobil hibrid untuk menggaet investasi dari Toyota dan mempertahankan tenaga kerja di Indonesia, serta mendukung ekspor ke 80 negara.

Menteri Amran akan melakukan operasi pasar di lebih dari 4.800 gerai PT Pos Indonesia untuk menekan harga pangan pada Ramadan 2025, sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto.

Wamenkeu Thomas menyatakan pemberian insentif Rp 37 triliun pada 2024 untuk mempertahankan konsumsi rumah tangga dalam rangka memperkuat ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Pemerintah akan mencabut izin usaha pertambangan yang tumpang tindih dan mengembalikan wilayah tambang ke negara sebagai bagian dari revisi UU tentang Mineral dan Batu Bara.

Menteri Bahlil mengumumkan bahwa perguruan tinggi tidak akan mengelola wilayah izin usaha pertambangan minerba, tapi melainkan dikelola oleh badan usaha, demi menjaga independensi kampus.