Inovasi Kabupaten Pekalongan Pangkas Kemiskinan

Arief Kamaludin|Katadata
Bupati Pekalongan, Asip Kholbihi, panelis dalam Diskusi Terobosan Daerah Membangun Negeri pada Malam Penghargaan Indeks Kelola 2019, dengan tema Kinerja dan Efektivitas Pengelolaan APBD, Jakarta, Kamis, (28/11/2019).
Penulis: - Tim Publikasi Katadata
Editor: Arsip
4/12/2019, 14.00 WIB

Selama beberapa tahun terakhir, persentase penduduk miskin di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, terus menurun. Pada 2010, persentase penduduk miskin di kabupaten di pesisir utara Jawa Tengah itu masih 15 persen. Lima tahun kemudian, persentase penduduk miskin di Kabupaten Pekalongan turun menjadi 12,84 persen. Tahun lalu, pada 2018, persentase penduduk miskin di Kabupaten Pekalongan tinggal 10,06 persen.

Pemerintah Kabupaten Pekalongan ingin terus memangkas jumlah penduduk miskin di daerahnya hingga single digit. Pada akhir tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Pekalongan meluncurkan program inovasi dalam bidang kesejahteraan bernama Laboratorium Kemiskinan. Laboratorium kemiskinan merupakan upaya terobosan dalam menemukan role model atau metode untuk menurunkan angka kemiskinan berdasarkan karakteristik wilayah dan sosial masing-masing daerah di Pekalongan.

Tiga desa dipilih sebagai model percontohan yaitu Desa Botosari di Kecamatan Paninggaran sebagai model desa miskin di daerah pegunungan, Desa Kertijayan, Kecamatan Buaran, sebagai model desa miskin perkotaan, dan Desa Mulyorejo, Kecamatan Tirto, sebagai desa miskin di kawasan pantai.

Pemerintah Kabupaten Pekalongan mengajak keterlibatan semua pihak di dalam program tersebut, seperti perbankan, pengusaha, swasta, perguruan tinggi dan masyarakat. Peranan pemerintah daerah sendiri lebih akan menjadi inisiator dan fasilitator. Keterlibatan banyak pihak menjadi kunci utama keberhasilan pembangunan bidang kesejahteraan di Kabupaten Pekalongan, karena pemerintah daerah menghadapi sejumlah keterbatasan, seperti besar anggaran.

Terdapat berbagai macam bantuan sosial di dalam laboratorium kemiskinan tersebut. Sebagai contoh, Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan memberikan bantuan modal kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) total sebesar Rp 600 juta. Setiap KUBE beranggotakan 5-20 keluarga miskin. Berikutnya ada juga bantuan sosial untuk pembangunan rumah layak huni dan beasiswa untuk siswa miskin lewat Kartu Kajen Cerdas. Selain bersumber dari APBD, dana bantuan sosial juga ada yang berasal dari dana sosial perusahaan. Misalnya, Bank Jateng memberikan bantuan lebih dari Rp 1,5 miliar rupiah penyediaan santasi, air bersih dan rumah layak huni.

Selain itu, untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat miskin, Pemerintah Kabupaten Pekalongan mengawinkan program laboratorium kemiskinan dengan program Gerakan KUDU SEKOLAH (Kembali Upayakan Dukungan untuk Sekolah). Tujuan dari program ini adalah mengupayakan dan mendukung pengembalian anak usia sekolah yang tidak bersekolah atau putus sekolah, di mana sebagian besar disebabkan oleh masalah ekonomi, melalui jalur pendidikan formal dan non-formal.

Yang menjadi target penerima program tersebut adalah orang-orang telah terverifikasi di dalam Basis Data Terpadu (BDT) Kemiskinan. Tercatat sebanyak 893 siswa berusia 7-18 tahun yang telah dikembalikan ke jalur pendidikan formal dan non-formal hingga tahun 2019.