Pemerintah Tunjuk McKinsey Jadi Konsultan Pemindahan Ibu Kota Baru
Kementerian PPN/Bappenas menetapkan McKinsey Indonesia sebagai konsultan dalam membantu kajian pendalaman (pra-masterplan) lokasi pemindahan ibu kota baru. Pemerintah sebelumnya menetapkan lokasi ibu kota baru di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Pemindahan ibu kota baru ditargetkan terlaksana pada awal 2024. “Masterplan akan dilaksanakan pada awal 2020 mendatang,” kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro di Jakarta, dikutip dari Antara, Senin (21/10).
McKinsey Indonesia merupakan perusahaan berbadan hukum Indonesia yang memiliki reputasi internasional dan terpilih melalui mekanisme lelang terbuka selama 58 hari kerja.
(Baca: Kepala Bappenas: Menteri Baru Harus Lanjutkan Perpindahan Ibu Kota)
Konsultan ini dipilih karena telah memenuhi sejumlah persyaratan, seperti keharusan penggunaan tenaga ahli lokal dan memiliki pengalaman bekerja sama dengan pemerintah baik pusat dan daerah, lembaga keuangan, maupun BUMN dan BUMD di Indonesia.
Bambang juga menyebut, mereka generasi muda yang tepat untuk dilibatkan dalam mewujudkan visi ibu kota baru (IKN), yaitu kota yang smart, green, beautiful, dan sustainable.
Adapun lingkup pekerjaan tim kajian pendalaman ini meliputi analisis lokasi beserta aspek-aspek terkait seperti proyeksi penduduk, tahapan pemindahan IKN, risiko pembiayaan, dan sosial ekonomi.
Lalu penyusunan konsep awal masterplan dan zonasi kawasan IKN beserta kawasan penyangganya, penyusunan konsep mobilisasi investasi dan insentif relokasi, serta kelembagaan dan regulasi yang diperlukan.
Bambang menuturkan pihaknya juga telah membentuk tim koordinasi strategis persiapan rencana pemindahan IKN yang mempunyai sembilan kelompok kerja. Kelompok ini beranggotakan wakil dari berbagai kementerian dan lembaga terkait.
“Mereka yang akan memberikan arahan, panduan dan kendali terhadap tim konsultan,” ujarnya.
(Baca: Mematut Detail Rencana Pemindahan Ibu Kota)
Dia berharap dengan kendali dari tim koordinasi, tim kajian pendalaman dapat bekerja sesuai dengan kerangka kegiatan yang disusun pemerintah. Sehingga, dengan menghasilkan output berkualitas baik serta bisa terjadi transfer pengetahuan dan keahlian dari konsultan luar kepada tenaga ahli lokal Indonesia.
Pada 2020 juga rencananya bakal disiapkan regulasi dan kelembagaan serta penyusunan masterplan kota dan perencanaan teknis kawasan.
Sedangkan pada 2021 akan dilakukan penyediaan lahan, penyusunan detailed engineering design (DED) kawasan, dan ground breaking pembangunan IKN baru.
Selanjutnya, pada periode 2022-2024 akan dilakukan pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan dan sebagian kawasan IKN sehingga diharapkan pada awal 2024 proses pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta ke IKN baru sudah dapat mulai dilaksanakan.