Program Kerja Periode 2 Jokowi Dikritik karena Hanya Fokus Isu Ekonomi
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin resmi dilantik, kemarin. Dalam pidato perdana di periode kedua pemerintahannya, Jokowi menyampaikan program kerja prioritas yaitu di bidang ekonomi. Hal ini menuai sorotan dari pengamat politik Yunarto Wijaya.
Ia mempertanyakan program kerja di bidang Hak Asasi Manusia (HAM), lingkungan hidup, dan pemberantasan korupsi. Menurut dia, program kerja Jokowi di bidang-bidang ini tidak terlalu terlihat. "Harusnya isu tersebut bisa juga dimunculkan," kata dia di Gedung Parlemen, Jakarta, Minggu (20/10).
(Baca: Video: Lima Prioritas Kerja Jokowi-Ma’ruf)
Di periode kedua, ia menilai Jokowi akan menghadapi tantangan berbeda lantaran porsi partai yang masuk ke koalisi pemerintah lebih besar dari sebelumnya. Jokowi perlu memastikan kualitas dari menteri yang akan ia tunjuk meskipun ada tekanan dari partai.
Ia berharap, Jokowi tetap konsisten terhadap janjinya bahwa menteri dari unsur partai politik hanya akan mencapai 45% dari seluruh jajaran menteri. Jokowi juga diharapkan tak segan untuk melakukan reshuffle terhadap menteri yang kinerjanya di bawah target.
"Sehingga masyarakat bisa mengerti bahwa kompromi politik harus diakomodir tapi tanpa mengorbankan kualitas," ujar dia.
(Baca: Nadiem, Erick Thohir, Mahfud, dan Lutfi Disebut Masuk Kabinet Jokowi)
Dalam pidato pelantikannya sebagai Presiden periode 2019-2024, Jokowi mengatakan hal pertama yang akan menjadi prioritas pemerintah yakni membenahi Sumber Daya Manusia (SDM). Fokusnya adalah membangun SDM pekerja keras, terampil, dan menguasai teknologi.
Ia mengatakan, pemerintah akan mengoptimalkan kerja sama dengan industri demi membenahi kualitas SDM Indonesia.
Prioritas kedua adalah melanjutkan pembangunan infrastruktur. Nantinya proyek infrastruktur akan menghubungkan kawasan produksi dengan distribusi. Tujuannya mendongkrak lapangan kerja baru. “Serta mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat,” kata dia.
Prioritas ketiga yaitu melanjutkan penyederhanaan regulasi. Mantan Walikota Solo itu mengajak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menerbitkan dua Undang-undang (UU) besar yakni UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.
Prioritas selanjutnya, memangkas birokrasi dan prosedur besar-besaran. Jokowi bahkan ingin jumlah eselon dalam hierarki Aparatur Sipil Negara (ASN) disederhanakan jadi dua tingkat saja. Selain itu, ancaman juga dilontarkan kepada menteri yang bekerja setengah hati. “Bagi yang tidak serius, saya tidak memberi ampun. Pasti saya copot,” kata Jokowi.
Terakhir, transformasi ekonomi dari mengandalkan Sumber Daya Alam (SDA) menuju manufaktur dan jasa yang memiliki nilai tambah tinggi. “Bagi kemakmuran bangsa dan demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.