Mulai Tahun Depan, Pemerintah Bakal Fokus Genjot Program Vokasi

Ajeng Dinar Ulfiana | KATADATA
Seorang siswa SMK melintas di pameran yang terlaksana dalam acara Launching Kerjasama Pendidikan Vokasi antara Kemenperindengan pelaku industri dan SMK di Jawa Timur pada hari Kamis (7/2) bertempat di Surabya Industrial Estate Rungkut (SIER), Jawa Timur.
Penulis: Dimas Jarot Bayu
Editor: Agung Jatmiko
22/4/2019, 15.09 WIB

Pemerintah berencana menggenjot program vokasi mulai tahun 2020. Rencana ini sejalan dengan fokus pemerintah untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di masa mendatang. Vokasi nantinya tidak hanya didorong melalui jalur pendidikan. Pemerintah juga akan menggiatkan pelatihan-pelatihan vokasi untuk masyarakat.

"Untuk tahun depan, kami mau serius genjot program vokasi. Program ini mau dibuat lebih besar," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro usai Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (22/4).

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menambahkan, pemerintah akan melibatkan banyak pihak swasta agar program vokasi berjalan lebih masif. Untuk itu, pemerintah sedang merancang aturan super deduction tax.

(Baca: Jokowi Minta APBN 2020 Jadi Stimulus Ekspor dan Investasi)

Melalui aturan tersebut, pihak swasta yang berinvestasi di program vokasi bisa mendapatkan tambahan faktor pengurang pajak hingga 200% dari yang seharusnya. Alhasil, penghasilan kena pajak perusahaan menjadi lebih kecil. Pajak penghasilan (PPh) yang dibayarkan perusahaan pun bisa menjadi lebih rendah.

"Pelibatan swasta harus terus didorong, termasuk memberi insentif kepada mereka," kata Hanif.

Hanif menyebut skema pemagangan di dalam dan luar negeri juga akan didorong mulai tahun depan. Lebih lanjut, pemerintah menyiapkan program Kartu Prakerja untuk bisa mendorong SDM yang berkualitas. Kartu Prakerja nantinya berisikan paket pelatihan dan sertifikasi, serta insentif honor bagi pemegang kartu yang belum mendapat pekerjaan setelah mendapat pelatihan.

"Kami sedang membuat formula Kartu Prakerja yang lebih pas, misalnya istilahnya apa, berapa lama, besarnya berapa dan segala macam," kata Hanif.

(Baca: Indeks Pembangunan Manusia 2018 Meleset dari Target Pemerintah)

Dengan menggenjot program vokasi, pemerintah menargetkan tingkat pengangguran akan semakin menurun. Ia berharap tingkat pengangguran dapat berada di kisaran 5%-5,3% pada 2020. Pada 2018, tingkat pengangguran di Indonesia tercatat sebesar 5,3%.

Selain menargetkan penurunan tingkat pengangguran, pemerintah juga menargetkan tingkat kemiskinan tahun 2020 di bawah 9%. Saat ini, tingkat kemiskinan di Indonesia sebesar 9,82%. "Tingkat kemiskinan tahun ini kami harapkan menuju 9%, tahun depan di bawah 9%," kata Bambang.

Reporter: Dimas Jarot Bayu