Presiden Minta Sistem Peringatan Dini Bencana Dievaluasi

Presiden Joko Widodo meminta agar jajarannya mengevaluasi sistem peringatan dini bencana di Indonesia. Sistem peringatan dini perlu dicek dan diuji secara berkala agar dapat bekerja dengan baik agar risiko bencana dapat diminimalisasi.

"Sehingga korban yang ada bisa kita hilangkan dan kita minimalkan," kata Jokowi ketika membuka Rapat Terbatas tentang Kebencanaan di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/1). Rapat tersebut dihadiri oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menko Bidang Polhukam Wiranto, Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri ESDM Ignasius Jonan, dan Kepala BNPB Doni Monardo.

Jokowi pun meminta agar edukasi kebencanaan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat dimulai sejak akhir Januari 2019. Dia meminta hal tersebut diplementasikan ke berbagai daerah, terutama yang memiliki potensi rawan bencana.

Lebih lanjut, Jokowi meminta agar koordinasi terkait kesiapan manajemen kebencanaan antarlembaga dapat ditingkatkan. Alhasil, berbagai elemen mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, relawan, TNI, ormas dan lembaga-lembaga donor dapat merespons cepat bencana yang terjadi. "Dan melakukan simulasi latihan penanganan bencana secara berkala dan berkesinambungan secara rutin," kata Jokowi.

Selain itu, Jokowi meminta Kepala BNPB Letjend TNI Doni Monardo dapat mengawal upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Jokowi berharap upaya tersebut dapat segera diselesaikan oleh Doni. "Terutama yang di Lombok, Nusa Tenggara Barat kemudian berlanjut di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah dan baru ke Lampung dan Banten," kata Jokowi.

(Baca: Aksi Pemulihan Wisata Banten Pascatsunami Berlangsung 3 Bulan)

Pasca dilantik sebagai Kepala BNPB pada 9 Januari lalu, Doni telah meninjau sejumlah daerah yang terdampak bencana alam, seperti di Pandeglang dan Sukabumi. Dalam kunjungannya, Doni meminta pemerintah daerah meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiaagaan dengan memperkuat upaya mitigasi bencana.

Beberapa hal yang dapat dilakukan adalah membangun fasilitas penunjang, menyiapkan rute-rute evakuasi, dan melakukan tata ruang yang berbasis risiko bencana. Untuk daerah pesisir yang rawan tsunami, akan dilakukan penanaman aneka tanaman keras di sekitar pantai untuk memecah gelombang.

Selain itu, pemda juga diharapkan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang mitigasi bencana, karena sangat penting untuk pengetahuan dan wawasan guna mengurangi risiko kebencanaan. Apalagi, masyarakat pesisir pantai Pandeglang hingga ribuan kepala keluarga.

"Kami berharap ke depan pemerintah dan masyarakat lebih memperhatikan mitigasi bencana agar tidak menimbulkan korban banyak, jika sewaktu-waktu terjadi bencana alam," katanya.

(Baca: Jabat Kepala BNPB, Doni Monardo Tetap Perwira Aktif TNI)