PA 212 Minta Bawaslu Tindak Tegas Aksi Politis di Reuni 212

Arief Kamaludin|KATADATA
Para peserta Aksi Bela Islam III di kawasan Monumen Nasional, Jakarta.
Penulis: Dimas Jarot Bayu
Editor: Hari Widowati
1/12/2018, 10.57 WIB

Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) memastikan Reuni 212 yang akan diselenggarakan di kawasan Monumen Nasional, Jakarta pada Minggu (2/12) tidak akan bermuatan politik. PA 212 akan meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) memantau dan mengambil tindakan jika ditemukan aksi politis dalam Reuni 212.

"Mereka yang menyampaikan secara terang-terangan menunjuk partai, menunjuk calonnya, akan kita serahkan kepada wewenang KPU dan Bawaslu," kata Novel di Jakarta, Jumat (30/11).

PA 212 telah mengeluarkan imbauan kepada para peserta aksi untuk tidak membawa kepentingan politik dalam Reuni 212. Bahkan, PA 212 hanya akan membolehkan peserta aksi untuk menggunakan baju putih saat datang ke Reuni 212.

Atribut yang dibolehkan untuk dibawa peserta aksi, yakni bendera Indonesia dan bendera bertuliskan kalimat tauhid. Segala atribut lainnya, apalagi yang berkaitan dengan partai politik dan kandidat Pilpres 2019 tertentu akan dilarang. "Kami sudah meminta untuk menyampaikan amanat, ini bukan panggung politik," ujar Novel.

(Baca: PA 212 Minta Polisi Tak Izinkan Aksi Tandingan Reuni 212)

Novel pun mengatakan tidak ada agenda orasi politik selama Reuni 212 berlangsung. Narasi yang akan dibawa dalam Reuni 212 adalah tuntutan kepada pemerintah untuk mengadili pihak-pihak yang dituding menista agama. Salah satunya adalah pembakar bendera bertuliskan kalimat tauhid di Garut, Jawa Barat.

Ia menilai pembakar bendera bertuliskan tauhid tersebut tak diadili dengan baik oleh polisi. Ini lantaran pembakar bendera hanya dihukum beberapa hari dan didenda Rp 2.000 kemudian dilepaskan.

Menurut Novel, hal tersebut tidak sesuai dengan harapan umat Islam. "Maka kami meminta untuk pemerintah melek, peduli. Apa perlu setiap permasalahan kami turunkan massa sampai berjuta-juta?" kata Novel.

Meski demikian, PA 212 sendiri belum menentukan sanksi bagi pihak yang nantinya membawa kepentingan politik dalam Reuni 212. Hal tersebut, lanjutnya, akan dimusyawarahkan dulu oleh PA 212. "Apakah kami tegur atau kami musyawarahkan bagaimana kan belum tahu," kata dia.

(Baca: Jokowi Disarankan Hadiri Reuni 212 Demi Perbaiki Citra)