Secara teori, demokrasi langsung seperti model Pilkada kurang cocok bagi masyarakat dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan literasi rendah seperti indonesia.
Pilkada kita memang mahal. Namun, mengembalikan kedaulatan rakyat kepada kartel partai di DPRD—yang rekam jejak korupsinya tak kalah kelam—harganya jauh lebih mahal.
Kualitas demokrasi lokal tidak ditentukan semata oleh mekanisme pemilihan, melainkan oleh mutu komunikasi politik yang menyertainya. Baik melalui pilkada langsung maupun lewat DPRD.
Di Indonesia, ekosistem politik seakan alergi terhadap creative destruction. Hal ini dibuktikan melalui beberapa kebijakan yang terkesan membatasi persaingan.
Pilkada tidak langsung tidak serta merta akan menghapuskan budaya politik uang. Politik uang akan tetap beroperasi, meski segmen perputarannya terjadi dalam skala yang lebih kecil.
Wacana pilkada oleh DPRD berisiko memperkuat konsentrasi kekuasaan di tangan elite politik lokal. Proses politik menjadi semakin tertutup dan sulit diawasi publik.
Katadata menyadikan rangkaian foto berbagai peristiwa yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2025 mulai dari nasional, ekonomi, politik hingga hukum.
Dengan memberikan gelar pahlawan kepada Soeharto, Prabowo bukan hanya membuat keputusan administratif, tetapi menciptakan peristiwa komunikasi yang mengguncang memori publik.
Ringgit Malaysia mengalami penguatan signifikan, mencapai level terkuat dalam 13 bulan terakhir di RM 4,1720 per dolar AS, didorong oleh optimisme ekonomi dan stabilitas politik.
Berikut profil Zohran Mamdani, wali kota muda progresif kelahiran Uganda yang inspiratif dalam memperjuangkan keadilan sosial, hak pekerja, dan suara minoritas.
Menkeu Purbaya menegaskan tidak ada minat untuk bergabung dalam dunia politik meskipun memiliki elektabilitas tinggi, milih fokus pada pekerjaannya di sektor keuangan.