POLITIK - Berita Politik Hari Ini - Kabar Politik Indonesia Terkini

Demokrasi digital memungkinkan partisipasi politik melalui petisi online, mencerminkan krisis kepercayaan publik terhadap responsivitas institusi politik formal.

Mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim menyinggung kasus yang menjerat dirinya memiliki unsur politis.

Wacana pemakzulan Presiden Prabowo Subianto memicu perdebatan politik, namun hal itu wajar dalam demokrasi selama sesuai konstitusi dan jalur hukum.

Perang atas nama Tuhan telah berubah sepanjang sejarah, dari Eropa hingga konflik Iran terkini, menyisakan pertanyaan kompleks tentang politik dan agama.

Wacana merger NasDem dan Gerindra menjadi sorotan, menandai dinamika konsolidasi politik pasca-Pilpres 2024 meski keduanya pernah berseberangan.

Trump belum dapat menemukan cara untuk menjelaskan mengapa ia memulai perang di Iran atau bagaimana ia akan mengakhirinya.

Dukungan dua periode untuk Prabowo menguat di tengah aturan Presidential Threshold nol persen, mengindikasikan strategi penguncian dukungan politik yang unik jelang Pemilu 2029.

Zohran Mamdani meraih kemenangan dengan strategi komunikasi politik yang menerjemahkan sosialisme demokratis menjadi perjuangan material nyata bagi konstituennya.

Pilpres 2029 bergerak mendahului waktu bukan karena ambisi personal semata, melainkan karena perubahan perilaku elite dalam menghadapi ketidakpastian.

Menargetkan Jawa Tengah menjadi “Kandang Gajah” di 2029 adalah ambisi yang sah, namun data hari ini menunjukkannya sebagai angan-angan yang terlampau jauh.

Masyarakat sipil mempunyai peran yang strategis dalam mengawal konsolidasi demokrasi.

Politik satire dan meme bukan pengganti politik substantif. Bahaya jika kritik terperangkap selamanya di wilayah hiburan, tanpa pernah bertransisi ke perubahan struktural.

Perdebatan Pilkada seharusnya tidak berhenti pada pilihan mekanisme. Persoalan utamanya adalah desain institusional penanganan konflik.

Secara teori, demokrasi langsung seperti model Pilkada kurang cocok bagi masyarakat dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan literasi rendah seperti indonesia.

Pilkada kita memang mahal. Namun, mengembalikan kedaulatan rakyat kepada kartel partai di DPRD—yang rekam jejak korupsinya tak kalah kelam—harganya jauh lebih mahal.