PDIP dan Golkar Anggap Jokowi Tak Perlu Cuti Saat Masa Kampanye
Para pimpinan elite Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Golkar menggelar pertemuan sebagai ajang konsolidasi antara koalisi partai pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kedua pimpinan partai di antaranya membahas mengenai aturan cuti kampanye dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2019.
Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, kedua partai memandang Jokowi tak perlu cuti saat kampanye Pilpres 2019. Alasannya, tidak ada istilah Presiden mengambil cuti dalam konteks peraturan perundang-undangan karena merupakan lambang negara.
Selain itu, Golkar dan PDIP pun sepakat serah terima kekuasaan hanya akan terjadi saat pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan. "Dengan demikian tentunya peraturan-peraturan di bawahnya perlu disesuaikan," kata Airlangga di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar di Slipi, Jakarta, Selasa (20/3).
(Baca juga: Kader Golkar Kembali Dorong Airlangga Hartarto Jadi Cawapres Jokowi)
Perwakilan PDIP yang datang berkunjung ke kantor Golkar yakni Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, Wasekjen PDIP Ahmad Basarah, Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira, dan Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP Bambang Dwi Hartono. Mereka disambut oleh Airlangga Hartarto, Sekjen Golkar Lodewijk Fredrich Paulus bersama sejumlah elit Golkar lainnya.
Golkar dan PDIP dalam pertemuan itu juga membahas mengenai program jangka panjang yang akan dilakukan ke depan. Salah satu program yang akan dilakukan yakni evaluasi terhadap pelaksanaan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 setelah empat kali diamandemen.
"Gagasan-gagasan positif ke depan itu juga tentunya akan kami bahas bersama sehingga kedua partai akan membuat platform-platform pembangunan yang sifatnya jangka menengah. Ini juga menjadi bagian daripada gagasan kepemimpinan Pak Presiden untuk periode yang kedua," kata dia.
(Lihat pula: Jokowi Diminta Tak Gunakan Fasilitas Negara untuk Seleksi Cawapres).
Dalam pertemuan tersebut juga Golkar dan PDIP membahas praktik kerja kedua partai di DPR. Menurut Airlangga, Golkar dan PDIP bersepakat untuk menyelesaikan pembahasan berbagai revisi undang-undang yang kerap mangkrak.
"Undang-undang yang tertinggal ditargetkan dapat diselesaikan dalam periode singkat di mana UU tersebut mempunyai efek terhadap perekonomian nasional," kata dia.
Hasto menilai pertemuan ini penting dan strategis untuk dilakukan. Ini mengingat PDIP dan Golkar telah menyatakan sikap politik mendukung Jokowi.
"Sehingga seluruh kesatupaduan antara Jokowi-JK itu menjadi tangung jawab dari kedua partai politik agar seluruh komitmen Bapak Jokowi-JK dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya," kata Hasto.
Rencananya, Golkar akan melanjutkan pertemuan ini dengan mengunjungi DPP PDIP dalam waktu dekat. Hal ini dilakukan untuk menindaklanjuti kesepakatan atas beberapa isu strategis antara PDIP dan Golkar lainnya.
"Ada beberapa yang mendapat kesepakatan untuk dilanjutkan kunjungan berikutnya ke Markas PDIP di Jalan Diponegoro," kata Airlangga.
(Baca juga: JK Tolak Usulan Jadi Cawapres, Golkar Bebaskan Jokowi Cari Pendamping)