Polisi Akan Proses Hukum Mobilisasi Massa Saat Pilkada Jakarta

ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
17/4/2017, 17.55 WIB

Pemerintah melarang mobilisasi massa di tempat pemungutan suara (TPS) saat hari pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta putaran kedua, Rabu (19/4) mendatang. Sedangkan penyelenggara kegitan "Tamasya Al Maidah" merapatkan barisan untuk menyukseskan gerakannya.

Polda Metro Jaya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta mengeluarkan maklumat bersama yang melarang mobilisasi massa saat hari pemungutan suara. Sebab, mobilisasi itu dapat menciptakan intimidasi secara fisik dan psikis.

"Demi menciptakan situasi yang aman dan kondusif," tulis maklumat yang ditandatangani Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Mochamad Iriawan, Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno, dan Ketua Bawaslu DKI Jakarta Mimah Susanti, yang dikeluarkan Senin (17/4) ini.

(Baca: Survei Pilkada DKI: Debat di TV Penting dan Pengaruhi Pemilih)

Ada tiga poin isi maklumat tersebut. Pertama, setiap orang dilarang melaksanakan mobilisasi massa yang dapat mengintimidasi secara fisik dan psikologis, dalam bentuk apa pun. Karena itu, massa dilarang datang ke TPS di Jakarta jika tidak berkepentingan menggunakan hak pilihnya.

Kedatangan massa yang tidak berkepentingan tersebut dikhawatirkan membuat situasi kurang kondusif dan masyarakat merasa terintimidasi. (Baca: Pilkada Jakarta Catatkan Partisipasi Tertinggi Sepanjang Sejarah)

Kedua, jika ada sekelompok orang dari luar Jakarta yang akan melaksanakan kegiatan tersebut, maka Polri, TNI, dan instansi terkait akan melakukan pencegahan dan pemeriksaan di jalan. Massa pun nantinya diminta kembali ke daerah masing-masing.

Ketiga, bila sekelompok orang tersebut tetap memaksa datang ke Jakarta dan melanggar aturan hukum, maka kepolisian akan melakukan proses hukum.

Sementara itu, sejumlah tokoh menggelar konferensi pers mengenai Tamasya Al Maidah di Masjid Al-Azhar, Jakarta Selatan, Senin (17/4) sore. Acara ini akan dihadiri Ketua Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab, politikus senior Amien Rais, Wakil Ketua Pertimbangan MUI Pusat Didin Hafidhuddin, serta Ketua Panitia Tamasya Al Maidah Ansufri I.D. Sambo.

"Dalam rangka memantapkan konsolidasi umat Islam untuk turun bersama Gerakan Tamasya Al Maidah dan konsolidasi nasional tokoh-tokoh Islam dan alumni "212"," tulis Tim Media Center Tamasya Al Maidah dalam pesan undangannya yang diterima Katadata,. (Ekonografik: Perang Lembaga Survei di Pilkada DKI)