Hari ini Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan meluncurkan Rencana Aksi Nasional untuk menanggulangi sampah plastik di laut. Rencana tersebut berisi berbagai strategi dan rencana konkrit di darat, di wilayah pesisir, dan di laut.
"Pemerintah akan memberikan pembiayaan dalam melaksanakan strategi tersebut hingga US$ 1 miliar (sekitar Rp 13 triliun) per tahun," kata Luhut.
Menurutnya dukungan pembiayaan ini akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam merealisasikan program nasional Indonesia bebas sampah. Targetnya pada akhir 2025, pemerintah akan mengurangi 70 persen sampah plastik.
Dia menjelaskan bahwa sampah plastik di laut telah mengancam kehidupan ikan, mamalia, burung laut, dan terumbu karang di dunia. Parahnya lagi, lanjutnya, sampah plastik laut telah membanjiri pantai yang indah, tujuan wisata dan bahkan pulau-pulau terpencil.
“Mereka yang terkena dampak negatif ekonomi ini adalah penduduk lokal, karena wisatawan tidak akan kembali mengunjungi tempat-tempat yang penuh sampah plastik,” kata Luhut.
Bersamaan dengan peluncuran Rencana Aksi Nasional ini, Indonesia dan PBB (UNEP) juga memulai kampanye pembersihan sampah plastik di laut. Pencanangan ini dihadiri oleh Menteri lingkungan hidup dan kehutanan Siti Nurbaya dan Direktur PBB untuk program lingkungan Erik Solheim.
Di sisi lain, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga memiliki program untuk mendorong timbunan sampah, yakni Infrastruktur Berbasis Masyakat (IBM). Salah satu dari program tersebut adalah TPS 3R (Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle).
“Konsep 3R yaitu Reduce, Reuse, Recycle akan jauh lebih efektif apabila kita dapat mengurangi sampah sejak dari sumbernya, baik yang berasal dari rumah tangga maupun pabrik-pabrik," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Selain mengurangi kuantitas sampah, TPS 3R juga memberikan pembelajaran pengelolaan sampah kepada masyarakat. Jadi, tidak semua sampah itu diambil dan dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Dengan keterlibatan masyarakat, timbunan sampah bisa berkurang hingga 70 persen. Program ini juga juga bisa menyerap tenaga kerja.
Dia menjelaskan Pembangunan TPS 3R tahun lalu di Muara Jepu, Provinsi Bangka Belitung dan Amrih Lestari di Yogyakarta yang mengolah sampah menjadi pupuk. Ini merupakan kerja sama antara Kementerian PUPR, Pemerintah Daerah dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).
Di Muara Jepu, TPS-3R dibangun diatas lahan hibah seluas 200 meter persegi. Teknologi yang digunakan adalah kompos sistem open windrow dan keranjang Takakura Susun. Pendanaannya bersumber dari APBN sebesar Rp 400 juta dan swadaya masyarakat sebesar Rp 6 juta. Pupuk yang dihasilkan dapat melayani hingga 120 KK kepala keluarga (KK).
Sedangkan, TPS 3R Amrih Lestari dibangun di tanah kas desa seluas 200 meter persegi. Meski menggunakan dana yang lebih sedikit dari APBN sebesar Rp 382,1 juta, KSM Amrih Lestari dapat melayani sekitar 400 hingga 500 KK. Kementerian PUPR menargetkan dalam periode 2016-2019, dapat membangun TPS 3R di 5.279 lokasi dengan kebutuhan dana sekitar Rp 1 triliun.