Telat Akibat Demo Sopir Taksi, JK: Teknologi Tak Bisa Ditantang

KATADATA - Aksi demonstrasi menolak kehadiran angkutan berbasiskan aplikasi online, telah menghambat jalannya acara Rapat Kerja Presiden dengan semua pejabat eselon I Kementerian dan Lembaga di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jakarta Selatan, Selasa pagi (22/3). Presiden Joko Widodo yang direncanakan membuka rapat tersebut, terlambat sampai ke lokasi acara.

Alhasil Wakil Presiden Jusuf Kalla yang datang lebih dahulu, memberikan kata sambutannya. Kalla tiba di Kementerian PUPR pukul 09.15 WIB, atau lebih lambat 15 menit dari waktu yang dijadwalkan. Menurut Kalla, ini pertama kalinya selama 1,5 tahun menjabat Presiden dan Wakil Presiden terlambat datang ke sebuah acara akibat kemacetan. “Macet bukan karena lalu lintas tapi karena demo. Itulah Jakarta ini,” kata Kalla di awal pidatonya.

Ia pun memahami penyebab kemacetan itu karena adanya aksi demonstrasi para sopir taksi menolak kehadiran angkutan berbasiskan aplikasi online. Penolakan sistem transportasi baru berbasiskan teknologi tersebut sebenarnya juga terjadi di banyak negara lain di dunia. “Tapi ada satu hal yang tidak bisa kita tahan yaitu teknologi,” katanya.

Menurut Kalla, moda transportasi umum terus berubah sesuai perkembangan zaman. Pada zaman dulu hanya ada taksi pangkalan. “Kita mesti datangi taksi pangkalan,” katanya. Setelah itu berkembang model taksi jam-jaman, yang kemudian berubah menjadi taksi panggilan melalui telepon. “Kemudian ada ratax, kemudian ada taksi yang punya meteran, jam-jaman, dan seterusnya.”

(Baca: Grab dan Uber Diminta Gandeng Operator Resmi)

Perubahan taksi terus berlanjut menggunakan GPS (Global Positioning System), dan sekarang tersedia layanan aplikasi online angkutan. Menurut Kalla, setiap kehadiran model transportasi baru selalu menuai pertentangan. Contohnya, dulu kehadiran taksi Bluebird memicu aksi penolakan di berbagai kota di Indonesia. Kini, sebaliknya para sopir taksi berdemonstrasi menolak kehadiran layanan aplikasi online angkutan, seperti Uber dan Grab.

Namun, Kalla menilai tidak bisa menghadang perkembangan teknologi transportasi. “Kalau teknologi kita tantang, tidak kita pakai, maka kita akan ketinggalan,” katanya. Untuk itu, pemerintah perlu membuat regulasi yang mengatur pengoperasian sistem transportasi baru tersebut. “Tinggal bagaimana menyesuaikan aturan, atau aturannya diubah.”

(Baca: Terancam Diblokir, Grab dan Uber Sepakat Bentuk Badan Usaha)

Jokowi, yang tiba di lokasi acara pukul 10.00 WIB, juga sempat mengomentari aksi demonstrasi para sopir taksi yang memacetkan lalu-lintas jalan di pusat kota Jakarta. “Saya titip demo dilakukan tertib. Solusi dari itu dicari,” katanya singkat kepada wartawan.

(Baca: Ada 3 Masalah, Jonan Minta Kominfo Blokir Uber dan Grab Car)

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan juga mengingatkan agar aksi demonstrasi tersebut tidak anarkis. Terkait kehadiran angkutan berbasiskan aplikasi online, dia tidak mempersoalkannya sepanjang badan usahanya terdaftar. Dengan begitu, bisa menjamin keselamatan penumbang dan membayar pajak ke negara.