KATADATA – Pemerintah menyatakan keberhasilannya dalam program konversi Minyak Tanah ke liquefied petroleum gas (LPG) atau Elpiji 3 kilogram (Kg). Program konversi yang telah berjalan sejak 2009 hingga tahun lalu, telah berhasil menghemat hingga Rp 189 triliun.
Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM I.G.N. Wiratmaja Puja mengatakan penghematan ini didapat dari beban subsidi yang dikeluarkan Minyak Tanah lebih besar dari Elpiji. Berdasarkan penggunannya, Elpiji lebih efisien dibandingkan Minyak Tanah. Perhitungannya setiap satu liter Minyak Tanah setara dengan 0,57 Kg Elpiji. Dengan adanya konversi ke elpiji 3 kilogram, anggaran subsidinya pun berkurang.
"Ini karena program konversi. Kalau enggak, enggak akan ada penghematan," ujar dia dalam workshop subsidi elpiji 3 KG di Indonesia di Hotel Intercontinental Jakarta, Jumat (29/01). (Baca: Pemerintah Bangun Infrastruktur Elpiji di Papua)
Meski program konversi belum bisa menjangkau seluruh wilayah Indonesia, namun penghematannya sudah cukup besar. Pada 2008 volume subsidi untuk Minyak Tanah mencapai 8 kiloliter (KL), kemudian menurun hingga tahun ini yang hanya 700 ribu KL. Adapun subsidi Elpiji tahun ini sebesar 6,6 juta ton.
Sebenarnya pemerintah masih bisa menghemat lebih banyak lagi, mengingat nilai subsidi yang diberikan untuk Elpiji lebih besar dibandingkan Minyak Tanah. Pemerintah menetapkan subsidi untuk Minyak Tanah hanya Rp 2.500 per liter, sedangkan Elpiji mencapai Rp 4.700 per kilogram. Selain itu, sekitar 60 persen Elpiji tersebut diimpor dari luar negeri.
Masalahnya, kata Wiratmaja, pemerintah tidak bisa begitu saja menurunkan besaran subsidi Elpiji, karena dampaknya bisa sangat besar. Padahal, dia juga mengakui bahwa pemberian subsidi ini banyak yang tidak tepat sasaran. Dia mencontohkan kasus beberapa restoran di Batam yang menggunakan Elpiji 3 Kg hingga 30 tabung setiap hari.
Wiratmaja mengatakan pemerintah belum berencana menghapus subsidi Elpiji dalam waktu dekat. Ada dua upaya yang akan dilakukan untuk menghemat subsidi Elpiji. Salah satunya dengan mengalihkan penggunaan Elpiji ke gas alam, dengan pembangunan jaringan gas perkotaan (city gas). Dengan infrastruktur ini, masyarakat bisa mendapatkan gas dengan harga murah tanpa perlu disubsidi pemerintah. (Baca: Pembangunan Infrastruktur Gas Butuh Investasi Rp 270 Triliun)
Upaya lainnya adalah dengan membatasi subsidi Elpiji 3 Kg hanya untuk masyarakat yang membutuhkan. “Caranya bisa menggunakan sistem kartu, finger print (sidik jari) dan lain-lain. Agar bisa diimplementasikan, kami meminta bantuan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K),” kata Wiratmaja.
Sekretaris Eksekutif TNP2K Bambang Widianto mengatakan akan melakukan survei lapangan untuk mendata masyarakat yang berhak mendapatkan subsidi. “Pemerintah tidak anti subsidi, tapi bagaimana caranya subsidi itu sampai ke masyarakat yang tepat,” ujar Bambang.