ELPIJI: Berita Gas Elpiji Terkini - Kabar Terbaru Hari ini

Masyarakat wajib menunjukkan KTP jika ingin membeli gas LPG atau elpiji 3 kg mulai hari ini (1/6).

PT Pertamina Patra Niaga memberi surat teguran kepada 12 stasiun pengisian bulk elpiji (SPBE) yang mengisi tabung di bawah ketentuan volume.

Kementerian ESDM telah mengajukan revisi aturan terkait LPG 3 Kg yang tengah ramah dibahas warganet lantaran aktris Prilly Latuconsina kedapatan menggunakan gas subsidi tersebut.

Prilly Latuconsina dikritik karena diketahui menggunakan LPG 3 kg yang disubsidi pemerintah untuk masak hidangan Lebaran.

Elpiji 3 Kg belakangan viral di media sosial karena digunakan oleh selebritas Prilly Latuconsina. Pemerintah mengeluarkan anggaran Rp 87,5 triliun untuk subsidi elpiji 3 kg.

Pemerintah mewajibkan pencatatan secara digital untuk pembelian LPG 3 kg. Langkah ini untuk menjaga agar subsidi bahan bakar tersebut tepat sasaran.

Penggunaan jaringan gas mampu menekan emisi dan juga menghemat subsidi elpiji.

Kementerian ESDM melaporkan pembeli LPG 3 Kg yang terdaftar bertambah menjadi 32,5 juta NIK. Pemerintah membuka pendaftaran hingga Mei 2024.

Kementerian ESDM menjelaskan alasan masih memberikan subsidi LPG 3 kg dalam bentuk barang atau komoditas lantaran masih belum siapnya data untuk subsidi tertutup.

Pemerintah memperpanjang masa pendaftaran untuk membeli LPG 3 Kg hingga Mei mendatang. Pembelian tanpa KTP masih bisa dilakukan namun pemerintah mendorong masyarakat untuk mendaftar.

Pemerintah memperpanjang masa pendataan dan pendaftaran NIK bagi masyarakat yang ingin membeli gas LPG 3 kg bersubsidi hingga akhir Mei 2024.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut produksi gas dalam negeri belum mencukupi kebutuhan LPG saat ini.

Pakar menyarankan pemerintah menggunakan data yang menjadi dasar untuk penyaluran bansos dan BLT untuk program subsidi LPG 3 Kg tepat sasaran.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana memangkas jumlah pengecer LPG alias elpiji. Saat ini komposisi transaksi yang terjadi di pangkalan mencapai 80% dan pengecer 20%.

Aturan memakai nomor induk kependudukan atau NIK yang tertera pada kartu tanda penduduk (KTP) untuk membeli LPG 3 kg dinilai memiliki banyak kelemahan.