Kasus pelaku usaha yang menjual elpiji oplosan dengan berat tidak standar di Kota Bekasi terungkap oleh Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, berpotensi hukuman lima tahun penjara.
Menteri Bahlil akan mengimplementasikan penggunaan timbangan di setiap agen dan pangkalan LPG 3 kg bersubsidi, memastikan transparansi dan akurasi berat untuk melindungi hak konsumen.
Februari 2025, Kementerian ESDM dihebohkan oleh kasus korupsi impor minyak dan kontroversi distribusi LPG 3 kg, yang mengakibatkan penonaktifan Dirjen Migas dan revisi kebijakan distribusi elpiji.
Menteri Bahlil Lahadalia menginisiasi penertiban distribusi BBM solar subsidi sebagai bagian dari reformasi energi di bawah arahan Presiden Prabowo untuk memastikan pemanfaatan subsidi.
Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, mengumumkan bahwa BPH Migas akan memperluas kewenangannya untuk mengawasi distribusi Elpiji 3 kg, menyesuaikan pengawasan terintegrasi di sektor minyak dan gas.
Pemerintah Jakarta mengkaji kenaikan HET LPG subsidi 3 kg untuk mengatasi disparitas harga dengan daerah sekitarnya dan upaya mengatasi kelangkaan pasokan.
Pemerintahan Prabowo Subianto mengubah aturan distribusi Elpiji 3 kg untuk mengurangi kebocoran subsidi, namun kebijakan ini menyebabkan antrean panjang dan insiden meninggalnya seorang nenek.
Menko Polkam Budi Gunawan akan memantau ketat peredaran elpiji atau LPG 3 kg di tingkat pusat dan pengecer supaya tidak ada penimbunan. Masyarakat diminta melapor.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan pengecer LPG 3 kg otomatis menjadi sub-pangkalan tanpa syarat, dalam penataan yang dikelola oleh Pertamina untuk distribusi yang efektif.
LPG 3 kg kini hanya tersedia di pangkalan resmi sebagai bagian dari kebijakan baru yang dirancang untuk memastikan penyaluran subsidi yang tepat, menyebabkan antrean panjang di beberapa daerah.
Warga di Kabupaten Tangerang mengalami kesulitan besar dalam mendapatkan LPG 3 kg usai pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan penjualan di pengecer.